RADARDEPOK.COM - Stakeholder Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo yang terdiri dari RT,  RW, Kader PKK dan Karang Taruna serta unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mengadakan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Dalam pertemuan tersebut lebih memfoksukan pada update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Lurah Meruyung,  Lukman Zaelani mengatakan, pembahasan DTKS sangat penting dilakukan untuk meminimalisir tumpang tindih data keluarga penerima manfaat (KPM), yang kerap terjadi ditataran masyarakat.

"DTKS harus merujuk pada hasil pendataan yang valid dan benar, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam realisasi program sosial," ujar Deden -sapaan akrab Lukman Zaelani- kepada Harian Radar Depok, Kamis (23/9).

Ketua LPM Kelurahan Meruyung,  Supian Derry berharap, kedepan tidak ada lagi polemik atau komplain dari warga, lantaran tak terdaftar dalam data penerima program sosial. Bukan cuma di Meruyung tapi semua wilayah mengalami hal yang sama masalah data KPM sebagai penerima program sosial. “Itu tak dapat dipungkiri, oleh sebab itu kami berharap muskel kali ini dapat menuntaskan segala masalah soal data," imbuhnya.

Derry menambahkan, selain membahas soal DTKS, muskel yang digelar di aula Kelurahan Meruyung, juga dioptimalkan sebagai ajang bertukar informasi antar pengurus lingkungan terkait kondisi wilayah, dan pelakasanaan pelayanan masyarakat.

"Setelah bahas soal DTKS, rapat para stakeholder kami isi dengan acara saling tukar pengalaman terkait pelayanan masyarakat diwilayah masing masing," pungkas.(tul/rd)

Jurnalis : Lutviatul Fauziah 

Editor : Fahmi Akbar