RADARDEPOK.com - Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Gerindra Nurunnisa Setiawan, meminta pemerintah mengevaluasi lalulintas di kawasan wisata Puncak.
Menurut Nurunnisa, evaluasi lalulintas di kawasan Puncak ini perlu dilakukan menyusul macet horor yang terjadi beberapa waktu lalu dan menyebabkan seorang wisatawan meninggal dunia.
Menurut dia, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat harus bersama-sama mengkaji penataan kawasan wisata Puncak, termasuk lalu lintas dan transportasinya.
"Relokasi PKL Puncak memang mengubah estetika kawasan Puncak. Namun, ada hal substansial yang mesti dilihat, yakni kenyamanan dan keamanan para wisatawan," kata dia.
Sebagai warga Puncak, Nurunnisa menilai masih banyak yang harus dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor hingga pusat, salah satunya dalam mengurai kemacetan.
"Hampir setiap akhir pekan dan libur panjang, saya merasakan keringat kemacetan seperti para wisatawan lain. Ini harus segera ada jalan keluar untuk melerai kemacetan yang sifatnya tidak sementara," papar dia.
Nurunnisa juga meminta agar pemerintah pusat segera melakukan maksimalisasi jalan alternatif Puncak untuk mengurai kemacetan di jalan utama.
"Ada beberapa jalur alternatif yang penggunanya belum dimaksimalkan. Ini juga bisa jadi salah satu solusi dalam melerai kemacetan," papar dia.
Baca Juga: Anggaran Rehab Rusunawa Rp 1 Miliar, Berikut Bagian yang Diperbaiki
Kemacetan juga, kata dia, disebabkan oleh kendaraan roda dua yang tidak diatur oleh rakayasa lalu lintas yang saat ini berlaku. Dengan demikian, tidak sedikit kemacetan di titik-titik tertentu yang disebabkan pemotor.
"Bukan mendiskriminasi, kendaraan roda dua yang tidak diatur sering kali menjadi penyebab kemacetan. Ke depan kendaraan roda dua juga harus diatur rekayasa lalu lintasnya, baik ganjil genap ataupun dengan cara lain," ujarnya.
Selain itu, Nurunnisa meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memaksimalkan pelayanan darurat di setiap titik rawan kemacetan.
"Wisatawan yang terjebak macet, tidak sedikit haus dan lapar. Sementara itu, para PKL sudah tiada. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan solusi kenyamanan lain seperti membuat pusat pelayanan darurat di titik rawan kemacetan," jelas dia.