FOTO: Syafril Arsyad Ketua KBP di KLB Askot PSSI Kota DepokDEPOK – Rencana Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Kota (Askot) PSSI Kota Depok yang rencananya pada 28 April 2018 tertunda akibat adanya intervensi dari Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Barat. Intervensi tersebut berupa dilayangkannya surat dengan nomor 12/JBR/UD/219/IV-2018 tertanggal 24 April 2018 yang menginstruksikan penundaan KLB sampai waktu yang tidak ditentukan. Penundaan tersebut beralasan, karena menunggu pemilihan anggota ke-5 dari Komite Banding Pemilihan KLB.
Ketua Komite Pemilihan (KP), Jaya Kusuma dan Ketua Komite Banding Pemilihan (KBP) KLB, Syafril Arsyad, mensinyalir intervensi Asprov tersebut akibat dari gagalnya pencalonan Meiyadi Rakasiwi sebagai calon Ketua Umum Askot PSSI Kota Depok.
“KLB ini dipolitisasi, karena kepentingan dia (Meiyadi) gak kesampaian,” ungkap Syafril kepada Radar Depok.
Syafril menjelaskan, pihak KBP tetap menggugurkan status pencalonan Meiyadi, murni didasari ketentuan yang diamanahkan Statuta PSSI dan kode pemilihan yang telah disepakati oleh voters di Kongres Biasa Askot PSSI Februari 2018.
”Murni tanpa titipan kepentingan dari pihak manapun dalam menggugurkan Meiyadi,” katanya.
Sebelumnya, Pencalonan Meiyadi sebagai calon Ketua Umum Askot PSSI Kota Depok telah dinyatakan gugur oleh Komite Pemilihan KLB setelah mempertimbangkan bukti-bukti, yang menegaskan status Meiyadi sebagai yang terjerat masalah hukum dengan sangsi yang diberikan oleh Komite Disiplin PSSI sejak 2013. Meiyadi sempat mengajukan banding ke KBP, namun tetap dinyatakan tidak lolos verifikasi atas alasan yang sama untuk pencalonan Ketua Askot PSSI Kota Depok.
“Meskipun ada surat keterangan dari PSSI yang menyatakan dia (Meiyadi) telah membayarkan dendanya tanggal 29 April 2018, tetapi verifikasi berkas calon ketua umum sudah ditutup tanggal 27 April 2018,” tutur Syafril.
Ternyata tidak sampai disini, kata Syafril, Meiyadi terus berusaha meloloskan dirinya menjadi calon Ketua Umum Askot menggunakan “jalur lain” dengan memanfaatkan jaringannya di Asprov meskipun mesti melangkahi sejumlah prosedur standar organisasi.
Sementara itu, Jaya Kusuma yang juga menjabat sebagai Sekretaris Askot PSSI Kota Depok menyatakan kecewa pada Asprov PSSI Jabar, lantaran banyak keputusannya yang dinilai memihak Meiyadi dan memaksakan kehendak dalam mengawasi pelaksanaan KLB Askot PSSI Kota Depok.
“Banyak yang aneh. Seperti diarahkan,” tutur Jaya.
Jaya menyebutkan, Keanehan pertama yang ia temui adalah, adanya panggilan klarifikasi dari Asprov PSSI Jawa Barat yang menindakalnajuti mosi tidak percaya dari 29 voters kepada KP dan KBP yang berada di KLB Askot PSSI Kota Depok. Sedangkan sebagai pihak yang diajukan mosi, Jaya mengaku justru belum pernah menerima pernyataan tersebut.
“Kita sama sekali tidak tahu dan tidak pernah pernah diberi tahu voter mana saja yang mengajukan mosi. Tiba-tiba kita diundang rapat klarifikasi,” tutur Jaya.
Kemudian, kata Jaya, keanehan lain ada pada undangan agenda rapat klarifikasi yang dilayangkan Asprov PSSI Jabar kepada Askot PSSI Depok. Jaya menuturkan, pihaknya mengakui menerima undangan rapat klarifikasi pertama dari Asprov PSSI Jabar. Namun, pihaknya enggan memenuhi undangan tersebut, karena melihat keanehan pada rapat yang meskipun menggunakan kop surat Asprov, justru dilaksanakan di rumah salah satu anggota komite eksekutif.
“Anehnya, Pak Dedy Permana mengaku tidak mengetahui adanya agenda rapat tersebut, padahal di undangannya tertera tandatangannya sebagai Sekjend Asprov PSSI Jabar,” tutur Jaya.
Keanehan lain, Jaya menambahkan, ada di rapat klarifikasi selanjutnya. Meskipun rapat tersebut beragendakan klarifikasi dari pihak KP dan KBP di KLB Kota Depok, rapat justru berlangsung satu arah dan cenderung pihak Asprov memaksakan kehendaknya kepada Askot Kota Depok.
Melihat semua kejanggalan ini, Jaya berharap Asprov dapat bersikap netral agar KLB ini bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas, punya dedikasi, integritas, intelektual dan perilaku yang baik.(mg2)