SAPU BERSIH MEDALI EMAS: Puji Sumartono (tiga dari kanan) dan para atlet Tennis Lapangan Kursi Roda berfoto bersama Kepala Bidang Olahraga Disporyata Kota Depok, Sri Rejeki (berdiri-kiri) dan pengurus NPCI Kota Depok, Intan usai prosesi pengalungan medali Peparda 2018 NPCI KOTA DEPOK FOR RADAR DEPOK DEPOK – Besaran dana hibah APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019 untuk National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Depok mendapat sorotan. Nominal dana hibah sebesar Rp.200 juta untuk setahun membuat sejumlah atlet disabilitas geram. Seperti disampaikan atlet Tennis Lapangan Kursi Roda Kota Depok, Puji Sumarto. Peraih empat medali emas di Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) 2018 ini menilai, jumlah anggaran yang disahkan pemkot Kota Depok tersebut adalah bentuk diskriminasi kepada para atlet disabilitas. Hal itu disampaikan Puji mengingat NPCI Kota Depok berencana mengalokasikan dana hibah tersebut sebagai uang kadeudeuh atau bonus peraih medali di Peparda 2018. ”Ini jelas-jelas diskriminasi. Mustahil anggaran segitu digunakan untuk pembinaan atlet selama setahun, apalagi untuk bonus,” ujar Puji kepada Harian Radar Depok, Selasa (15/1). Puji mengaku kecewa pada Pemerintah Kota Depok atas besaran dana hibah yang mereka sahkan ini. Padahal, kata dia, Walikota berjanji akan menyamakan bonus prestasi untuk atlet Porda 2018 dan Peparda 2018. ”Yang bikin miris, APBD tahun ini kan naik banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Kenapa anggaran untuk NPC malah makin berkurang,” serunya. Menurut Puji, seharusnya pemerintah memberi apresiasi yang seimbang dengan prestasi dan kerja keras para atlet. Apalagi, Depok berhasil menyapu bersih medali emas di cabor bergengsi Tennis Lapangan KR. Sama halnya dengan Ketua NPCI Kota Depok, Asep Widijaya, Puji menilai terjadi ketidakadilan perlakuan antara atlet sehat dibawah naungan KONI Kota Depok dan atlet disabilitas dibawah naungan NPCI. Puji melihat dari sisi besaran bonus yang diberikan. KONI Kota Depok merumuskan formulasi khusus dalam menentukan jumlah bonus yang diterima atlet peraih medali di Pekan Olahraga Daerah (Porda). Bila rumus yang sama digunakan untuk atlet peraih medali di Peparda 2018, diperlukan anggaran sebesar Rp410.800.000 untuk bonus atlet. Ditambah Rp.98.400.000 untuk bonus pelatih. Artinya, paling tidak NPCI Kota Depok harus menyiapkan dana sebesar Rp509.200.000, sedangkan yang disahkan oleh Pemkot Depok hanya sebesar Rp200 juta-an. ”Kalau anggaran Rp200 juta untuk satu tahun seperti ini, lebih baik dibubarkan saja NPC nya. Karena tidak akan bisa maju tanpa dukungan anggaran,” imbuhnya.             Puji mengajak para atlet dan pengurus NPCI Kota Depok beraudiensi dengan Walikota guna menuntut keadilan demi nasib prestasi olahraga di Kota Depok.  ”Kami tidak ingin ada pembedaan antara atlet sehat dan atlet disabilitas. Kalau ada diskriminasi seperti ini, jelas merupakan suatu kemunduran untuk Kota Depok,” pungkasnya. (mg2)