Kejar Tanah Wakaf Bersertifikat Pada 2024, Ini yang Bakal Dilakukan BPN Depok

Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan memberikan penjelasan kepada warga yang ingin berkonsultasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan pertanahan dan syarat yang wajib disertakan (BPN Depok)

RADARDEPOK.COM - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok tengah mengejar target agar tanah wakaf di wilayahnya dapat memiliki sertifikat pada Tahun 2024. Tentunya, setiap pemilik diminta aktif untuk melakukan pengajuan.

Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan mengatakan, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendaftarkan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Sehingga, pada Tahun 2024 mendatang, seluruh tanah wakaf di Kota Depok dapat terdaftar dan bersertifikat.

“Harapan kami jika ada tanah-tanah wakaf yang belum selesai disertipikatkan, kami berkewajiban untuk segera menyelesaikan, dan InsyaaAllah sebelum akhir 2024 seluruh tanah wakaf yang belum disertipikatkan itu bisa diajukan,” jelas Indra Gunawan kepada Radar Depok, Senin (11/12).

Indra Gunawan menjelaskan, BPN Kota Depok terus berkoordinasi dengan organisasi keagamaan terkait data tanah wakaf yang belum bersertipikat.

Contohnya, menjalin kerja sama dengan MUI, PBNU, PB Muhammadiyah dan Pengurus Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis).

Menurut Indra Gunawan, mendaftarkan tanah wakaf menjadi kewajiban dari pemerintah maupun masyarakat pemilik tanah itu sendiri. Sebab, dengan disertipikatkannya tanah wakaf, maka dapat terhindar dari konflik atau sengketa pertanahan.

“Apabila tanah wakaf itu tidak segera disertipikatkan, dikhawatirkan di kemudian hari ahli warisnya ada yang masih mengorek-ngorek, ini susah untuk bisa menyelesaikan. Kadang kakeknya, neneknya sudah mewakafkan tanahnya untuk kepentingan ibadah, oleh sebab itu segera diselesaikan saja,” papar Indra Gunawan.

Indra Gunawan membeberkan, terdapat syarat yang harus dipersiapkan setiap pemohon untuk mendaftarkan tanah wakaf yang belum bersertipikat. Misalnya, formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi identitas pemohon/nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, surat pengesahan nadzir, akta ikrar wakaf /surat ikrar wakaf.

Kemudian, fotokopi SPPT PBB Tahun Berjalan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, sertifikat Asli (bagi yang sudah sertifikat) atau surat-surat pemilikan tanah bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat, fotokopi identitas wakif yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas, pernyataan tenggang waktu wakaf, surat Keterangan dari Lurah bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.

Dari ketentuan yang ada, untuk jangka waktu pengurusan sekitar 98 hari untuk tanah yang belum bersertifikat, dan lima hari untuk tanah yang sudah bersertifikat.