Mahasiswa UI Dukung UMKM Melalui Program Digital Marketing dan Sertifikasi Halal

Junior Williandro

- Rabu, 2 Oktober 2024 | 19:59 WIB

Gabungan mahasiswa pascasarjana Sekolah Kajian Stratejik Dan Global (SKSG) dengan mahasiswa sarjana dari berbagai fakultas (FIK, FPsi, dan FIB) Universitas Indonesia, menyelenggarakan Pelatihan Digital Marketing dan Sosialisasi Sertifikasi Halal sebagai bentuk dukungan untuk UMKM, Sabtu (14/9).

RADARDEPOK.COM – Gabungan mahasiswa pascasarjana Sekolah Kajian Stratejik Dan Global (SKSG) dengan mahasiswa sarjana dari berbagai fakultas (FIK, FPsi, dan FIB) Universitas Indonesia, menyelenggarakan Pelatihan Digital Marketing dan Sosialisasi Sertifikasi Halal sebagai bentuk dukungan untuk UMKM, Sabtu (14/9).

Acara ini bertempat pada Waqaf Tower Depok. Ditujukan sebagai tugas menjalankan pengabdian pada program pengembangan masyarakat dari direktorat kemahasiswaan Universitas Indonesia, dengan didampingi oleh dosen pembimbing lapangan, Nur Fatwa.

Rangkaian pelatihan interaktif dengan dua materi ini berjalan lancar. Kegiatan dimulai dengan pendampingan peserta untuk registrasi aspek legal usahanya, dalam hal ini kepemilikan NIB (Nomer Induk Berusaha).

Hal tersebut merupakan langkah awal para peserta sebagai pelaku usaha untuk memulai proses setifikasi halal prouduknya. Peserta yang telah memiliki NIB, selanjutnya akan didampingi untuk melakukan registrasi pada sistem si halal, dengan begitu peserta telah selangkah lebih dekat untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk usahanya.

Nur Fatwa menyampaikan, pelatihan yang diadakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan usaha UMKM, terkhusus pada bidang digital marketing dan penerapan jaminan kehalalan produk yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat produk halal.

Sesi selanjutnya pembahasan terkait Digital Marketing dimana Digital marketing memungkinkan pelaku usaha untuk memahami perilaku konsumen dengan lebih baik melalui data dan analisis. Melalui berbagai alat digital seperti media sosial, website, dan e- commerce, pelaku usaha dapat melihat interaksi konsumen, preferensi, dan pola pembelian secara real-time. Hal ini memberikan wawasan tentang apa yang disukai konsumen, bagaimana mereka berinteraksi dengan produk, dan faktor apa yang memengaruhi keputusan pembelian mereka,” ujar Nur Fatwa.

Peserta pelatihan juga mendapatkan materi yang komprehensi terkait perkembangan regulasi Halal di Indonesia maupun di Dunia hingga pemahaman tentang proses sertifikasi halal dengan berbagai skema yang sedang digawangkan di Indonesia.

Founder Halal Development Center, Qiwamudin sebagai pemateri pada pelatihan ini mengatakan, diharapkan pelaku usaha memanfaatkan program sertifikasi halal yang digaungkan oleh BPJPH, dengan waktu yang masih memungkinkan sebelum diterapkan sangsi bagi UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal.

Sanksi terkait tidak memiliki sertifikat halal di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan Perpu tersebut, produk yang diwajibkan memiliki sertifikat halal namun tidak mematuhinya dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa: satu peringatan tertulis, dua denda administratif, dan ketiga penarikan produk dari peredaran.

“Sanksi ini mulai diberlakukan setelah masa transisi dan implementasi wajib sertifikasi halal berjalan sesuai yang diatur pemerintah,” Qiwamudin.

Pada sesi pentupan, para peserta dipersilahkan untuk saling sharing terkait bisnis masing-masing. Seluruh peserta memberikan apresiasi dan testimoni bahwa pelatihan yang diikuti tersebut sangat relevan dan bermanfaat bagi usaha yang sedang mereka kembangkan.