Hanya Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Tugu Depok Alokasikan Rp4,5 Miliar

RADARDEPOK.COM-Pembangunan tak melulu bicara soal fisik. Buktinya, usulan Ketua RW dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok didominasi pemberdayaan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Lurah Tugu, Tri Sakti Anggoro dalam Musrenbang 2025 yang berlangsung di aula Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Rabu (4/2).

“Masyarakat Tugu tidak hanya mementingkan pembangunan fisik saja, karena ada hal hal lain yang dapat dirasakan kebermanfaatannya,” ungkap Tri Sakti Anggoro kepada Radar Depok, Rabu (4/2).

Tri Sakti Anggoro mengatakan, salah satu usulan yang banyak diajukan RW adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Tadi pengelolaan sampah berbasis masyarakat hampir semua RW ngambil, mobil siaga juga ada yang ngambil sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan mereka,” kata Tri Sakti Anggoro.

Tri Sakti Anggoro menjelaskan, dengan alokasi dana sebesar Rp300 juta per RW, Kelurahan Tugu memiliki 19 RW yang di total pagunya mencapai sekitar Rp5,7 miliar.

Baca Juga: Yeti Wulandari Gerak Cepat Tinjau Lokasi Jalan Amblas di Tugu Cimanggis : Di Lokasi Langsung Telepon Dinas PUPR Minta Segera Diperbaiki

“Rp1.187.422.000 dialokasikan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur, sementara Rp4.511.099.000 digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan program non fisik,” jelas Tri Sakti Anggoro.

Menurut Tri Sakti Anggoro, pembangunan kali ini mengusung pendekatan yang lebih integratif, dengan prinsip-prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Hal itu guna memastikan setiap dana yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, mengingat adanya permasalahan lintas RW seperti banjir yang menjadi perhatian utama.

“Masalah banjir tidak bisa hanya dipindahkan dari RW yang satu ke RW lainnya. Itulah kenapa kita menggunakan pendekatan pembangunan yang lebih luas, dan kita juga dengan sistem helikopter view, atau melihat masalah dari atas,” ujar Tri Sakri Anggoro.

Lebih lanjut, Tri Sakti Anggoro menjelaskan, perubahan otoritas dalam menentukan prioritas pembangunan, yang sebelumnya berada di tangan kelurahan, kini beralih kepada tingkat RW.

Baca Juga: Ular Sanca Berukuran Besar Intai Warga Tugu Depok, Begini Kata Pemilik Rumah

“Dengan demikian, suara masyarakat di tingkat bawah diharapkan dapat didengar dan diperhatikan lebih intensif,” jelas Tri Sakti Anggoro.

Tri Sakti Anggoro menuturkan, musrenbang kali ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pengelolaan dana pembangunan. Tidak hanya mengandalkan dana Rp 300 juta per RW, namun dana tersebut bisa juga diperoleh melalui aspirasi anggota Dewan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Dengan adanya dana tersebut, Kelurahan Tugu bersama Ketua RW berkomitmen untuk mendampingi proses Musrenbang agar hasilnya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat,” tandas Tri Sakti Anggoro.