Catat! Ini Pembaruan Informasi Terkini Implementasi Coretax DJP

Aldy Rama

- Kamis, 6 Februari 2025 | 08:00 WIB

Gedung Direktorat Jenderal Pajak

RADARDEPOK.COM – Guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melansir ada pembaruan informasi terkini soal implementasi Coretax DJP.

Adapun pembaruan informasi tersebut yakni bukti potong pajak penghasilan (PPH), faktur pajak dan surat teguran pada Coretax DJP. Merupakan sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi pengguna.

Untuk pembuatan bukti potong PPH pada aplikasi Coretax DJP dilakukan melalui tiga skema, yaitu input manual untuk setiap bukti potong (key in) di Coretax DJP. Mengunggah file *.XML pada akun wajib pajak pemberi penghasilan untuk wajib pajak dalam jumlah besar (massal), melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

“Perlu disampaikan bahwa dalam hal NIK penerima penghasilan belum terdaftar dalam sistem Coretax DJP, pembuatan bukti potong tetap dapat dilakukan dengan menggunakan NIK tersebut. Pembuatan bukti potong akan dilakukan dengan menggunakan NPWP sementara (temporary TIN), yang disediakan oleh sistem,” ujar rilis resmi DJP kepada Radar Depok.

Namun, perlu diingat bahwa penggunaan NPWP sementara tersebut memiliki konsekuensi, yaitu bukti potong yang dibuat tidak akan terkirim ke akun wajib pajak penerima penghasilan. Sehingga tidak akan masuk (tidak akan ter-prepopulated) ke SPT Tahunan penerima penghasilan.

Oleh karena itu, agar penerima penghasilan dapat melaporkan SPT-nya dengan bukti potong ter-prepopulated pada SPT-nya, DJP mengimbau kepada penerima penghasilan untuk segera mengaktivasi akunnya di Coretax DJP.

Sampai dengan 3 Februari 2025 pukul 23:59 WIB, jumlah bukti potong PPh yang telah terbit untuk masa Januari 2025 yaitu sebesar Rp 1.259.578.

Dari jumlah tersebut, sebesar 263.871 bukti potong PPh diterbitkan oleh wajib pajak instansi pemerintah, yang terdiri dari 199.177 bukti potong PPh 21 untuk karyawan tetap, 46.936 bukti potong PPH 21 untuk karyawan tidak tetap, dan 17.758 bukti potong PPH unifikasi.

Adapun bukti potong PPh yang diterbitkan oleh wajib pajak pemotong PPh non-instansi pemerintah yaitu berjumlah 995.707, yang mencakup 528.976 bukti potong PPh 21 untuk karyawan tetap, 99.559 bukti potong PPh 21 untuk karyawan tidak tetap, 415 bukti potong PPh 26, dan 366.757 bukti potong PPH unifikasi.

Kemudian untuk faktur pajak, sampai dengan 3 Februari 2025 pukul 23:59 WIB, wajib pajak yang telah berhasil memperoleh sertifikat digital atau sertifikat elektronik, untuk keperluan penandatanganan faktur pajak dan bukti potong PPh berjumlah 508.679.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak yaitu sebesar 218.994. Jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan untuk masa Januari 2025 yaitu sebesar 30.143.543, dengan jumlah faktur pajak telah divalidasi atau disetujui sebesar 26.313.779.

Selanjutnya untuk surat teguran, perlu disampaikan bahwa penerbitan surat teguran pada aplikasi Coretax DJP dilakukan secara otomatis, berdasarkan data administrasi perpajakan DJP.

Penerbitan surat teguran tersebut dilakukan ketika wajib pajak memiliki tunggakan yang sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap). Penerbitan Surat Teguran ini merupakan bagian dari imbauan kepatuhan pajak berbasis data dan otomatisasi.