Sentil Disparitas Layanan Kesehatan di Indonesia, Ini Kata Guru Besar UI

RADARDEPOK.COM - Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Prof Dumilah Ayuningtyas, menilai jika disparitas dalam layanan kesehatan masih terjadi Indonesia.

“Sekjen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan penjelasan bahwa dokter di Indonesia jumlahnya cukup, namun terkonsentrasi di kota besar dan provinsi tertentu,” ungkap Prof Dumilah Ayuningtyas berdasarkan rilis yang diterima.

Baca Juga: Hari-hari Pradi Supriatna : Jadi Saksi Nikah Dadakan, Kumpul Bareng Tokoh Masyarakat Depok

Prof Dumilah Ayuningtyas menuturkan, DKI Jakarta sebagai provinsi dengan rasio dokter terbaik, yakni satu dokter menangani 608 penduduk. Sedangkan, Sulawesi Barat adalah provinsi dengan rasio terendah, yakni satu dokter mengurusi 10.417 penduduk

Lebih lanjut, sambung Prof Dumilah Ayuningtyas, berdasarkan World Health Organization (WHO) kelompok rentan diartikan sebagai tunawisma, orang yang tinggal di rumah yang tidak layak, pekerja migran, penyandang disabilitas, orang yang tinggal di daerah terpencil, orang yang tinggal dalam kemiskinan, orang yang terdampak kerentanan, dan orang yang terdampak kesenjangan digital.

Baca Juga: PT Link Net Tbk- TEA Networks Hadirkan Layanan Wi-Fi Generasi Terbaru Dirumah

Hingga saat ini masih belum terpenuhi hak kesehatannya. Pengertian kelompok rentan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 masih terbatas pada golongan tertentu dan sudah seharusnya diperbaharui.

“Beberapa kelompok rentan yang masih belum optimal mendapatkan perhatian antaran lain adalah Masyarakat Adat atau Komunitas Adat Terpencil, Orang dengan HIV/AIDS, dan pekerja migran,” kata Prof Dumilah Ayuningtyas.

Baca Juga: Tawuran Pecah di Kedung Halang Bogor, Kena Bacok Seorang Pelajar Terkapar

Menurut Prof Dumilah Ayuningtyas, penguatan prioritas politik dalam hal pengembangan kebijakan kesehatan bagi kelompok rentan perlu dilakukan, karena hal tersebut dapat memaksa pengambil kebijakan untuk meningkatkan political will dalam mengeluarkan energi dan daya upaya dalam mencapai tujuan politiknya. Hal ini selaras dengan target utama Sustainable Development Goals 2030 ‘Leave No One Behind’. Pandemi Covid-19 merupakan bukti nyata bagaimana prioritas politik penanganan pandemi berhasil mengubah situasi chaos menjadi prestasi.

Baca Juga: Melihat Inovasi Puskesmas Kalimulya, Cegah PTM, Adakan Program Gema Makbul

Prof Dumilah Ayuningtyas kemudian menyampaikan Model Prediktif Penguatan Prioritas Politik pada Pengembangan Kebijakan Kesehatan yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

“Kompleksitas situasi dinamis di Indonesia membuat penggambaran pengembangan kebijakan kesehatan tak dapat dilakukan hanya dengan mengacu pada kerangka atau model baku yang telah ada. Diperlukan adaptasi dan penyesuaian kontekstualisasi dari kerangka sebelumnya untuk dapat menganalisis dan memahami situasi yang terjadi,” ujar Prof Dumilah Ayuningtyas. (jun)