Disdik Depok Gelar Workshop Sekolah Ramah Anak, Targetkan Ini 

RADARDEPOK.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menggelar workshop Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan tema Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) mewujudkan Depok Kota Layak Anak (KLA).

Dalam Workshop SRA ini, dibahas terkait penguatan hak anak, utamanya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Ada target yang menjadi konsen kita terhadap SRA. Intinya kita ingin menjamin anak kita itu mendapatkan tiga hak. Yaitu hak pendidikan, hak pengasuhan, dan hak perlindungan," ujar Kepala Bidang PAUD Dikmas Disdik Kota Depok Abdurrahman, disela kegiatan Workshop SRA di Aula BJB Kota Depok.

Baca Juga: Pedagang Minuman Terkapar di Kolong Jembatan Tol Desari Depok, Ternyata Ini Sebabnya

Menurutnya, saat ini program Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia (RI) berorientasi pada profil pelajar Pancasila.

Terdapat enam profil yang telah ditetapkan, mulai dari beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia hingga kreatif.

"Keenam profil yang ada di pelajar Pancasila dan harus ada di SRA, buat sekolah kita nyaman," jelasnya.

Baca Juga: Angka Perceraian di Depok Turun, Ini Rinciannya

Sementara itu, Ketua Bunda PAUD Kota Depok, Elly Farida yang saat itu hadir, mendukung serta mendorong guru PAUD juga Organisasi Mitra (Ormit) untuk konsisten dalam mengawal serta menjamin pemenuhan hak anak.

Dalam Undang-undang Dasar (UUD) Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan, bahwa negara menjamin pemenuhan hak anak dan melindungi anak dari kekerasan exploitasi dan penelantaran.

“Dalam mewujudkan KLA harus didukung dengan peran dari berbagai unsur pentahelix yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi,” ungkapnya.

Baca Juga: 64 Warga Tanah Baru Terima Bansos Stunting

"Kita juga harus mengetahui beberapa indikator yang harus diwujudkan di dalamnya," ujarnya.

"Terdapat beberapa klaster dari perlindungan anak yang terdiri dari empat klaster pemenuhan hak anak dan satu klaster perlindungan khusus anak," tutupnya.(***)