Jaringan Indonesia Positif Minta Pemda Tanggulangi HIV Aids Pakai APBD, Ini Alasannya

JI[RADARDEPOK.COM-Pemerintah Daerah (Pemda) diminta menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menanggulangi HIV Aids di wilayah masing-masing. Sebab, hal itu merupakan wujud nyata dari komitmen dalam akselerasi upaya Ending AIDS pada 2030.

Nantinya, anggaran yang digelontorkan Pemda itu dapat dipergunakan untuk cakupan tes HIV, angka pengobatan ARV dan tes Viral Load (VL) untuk mengakselerasi keberhasilan program penanggulangan HIV.

Baca Juga: 5 Pemandian Air Panas Dekat dari Depok, Lengkap dengan Tiketnya : Nomor 4 dan 5 Sudah Modern

Hal itu dipertegas Advocacy Specialist pada Jaringan Indonesia Positif (JIP), Timotius Hadi dalam Media Brief bertemakan “Akselerasi Percepatan Viral Load dalam Penanggulangan HIV 95-95-95” di Hotel Grand Savero, Jalan Padjajaran, Kota Bogor, Rabu (30/8).

"Termasuk membuka penganggaran APBD daerah untuk dapat mendukung program nasional dalam penanggulangan HIV stigma dan diskriminasi masih menjadi tantangan terbesar dalam penanggulangan HIV di Indonesia," kata dia.

Timotius Hadi menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk mengakhiri AIDS di tahun 2030 (Ending AIDS 2030) yang merujuk pada komitmen global dengan menggunakan indikator 95-95-95 meliputi testing HIV, pengobatan ARV dan terapi ARV. Hal itu telah tertuang dalam Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor 23 tahun 2022 tentang penanggulangan HIV dan IMS.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Selidiki Penjualan Obat Ilegal Korban Oknum Paspampres Culik dan Aniaya Warga Aceh

"Berdasarkan indikator di atas, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan angka cakupan tes HIV, angka pengobatan ARV dan tes VL untuk mengakselerasi keberhasilan program penanggulangan HIV," terang dia.

Dia merincikan, berdasarkan hasil yang dipaparkan Kementerian Kesehatan RI per Desember 2022, cakupan dari indikator tersebut barulah 81 persen (indikator pertama), 42 persen (indikator kedua) dan 20 persen (indikator ketiga).

Baca Juga: Miliki Jamkesmas, Persalinan jadi Aman dan Tenang

Lebih lanjut, kata Timotius Hadi, kesulitan dalam mengakselerasi tes VL diakibatkan distribusi reagent yang tidak merata. Sehingga, pembagian dari petugas di lapangan bersifat subyektif.

"Kadang yang rajin datang ambil obat dan sudah lama, justru tidak kebagian. Padahal tujuan tes ini kan untuk melakukan monitoring," ujar dia.

Dari sisi pembiayaan, jelas dia, tes tersebut masih dirasa sangat mahal apabila dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Berdasarkan catatannya, harga tes VL di Indonesia masih yang termahal diantara negara lain di Asia Tenggara.

Baca Juga: Cagar Budaya di Depok Bertambah, MS Jalan Enam Tak Lolos Kajian

"Untuk keberlanjutan program, pemerintah diharapkan dapat menambah jumlah kuota tes HIV di layanan kesehatan dan menekan pembiayaan tes VL HIV agar lebih terjangkau dengan pembebanan biaya VL melalui BPJS atau melalui dukungan pendanaan APBD daerah," tandas Hadi Timotius. (ger)