Ade Firmansyah, menyoroti satu kasus sebelum berlakunya UHC ada satu kasus, warga Depok ingin berobat ke rumah sakit, tidak bisa dilayani pakai bpjs, karena belum melunasi tagihan yang menunggak.
Baca Juga: Warga Bojongsari Baru Depok Rehab Musala Secara Swadaya
"Jadi karena dia menunggak dianggap negara tidak mampu, maka dialihkan BPJS Mandiri diberhentikan dan dialihkan menjadi kepesertaan KIS PBI," jelas Ade Firmansyah.
"Namun sekarang hal itu tidak lagi terjadi karena sudah dicover. Cukup dia punya KTP Depok, dilayani akses pelayanan kesehatannya," kata Ade Firmansyah.
"Diurus 3 x 24 jam oleh rumah sakit yang menerima pelayanan itu. Nah gitu kan terus kemudian otomatis peserta yang tadinya dari BPJS mandiri beralih ke KIS PBI hingga berkelanjutan," tambah Ade Firmansyah.
Ade Firmansyah menegaskan, program tersebut masih baru dan sosialisasi informasi belum masif. Belum sampai ke tangan masyarakat, penyelenggara kesehatan, serta staf kelurahan atau kecamatan.
"Namanya program baru kalau kita ibaratkan main sepeda kan masih masih agak kagok menjalaninya, wajar saja kita juga harus respon," tegas Ade Firmansyah.
"Jadi yang harus kita respon positif adalah bahwa pemerintah Kota Depok itu sudah menghadirkan satu amanah konstitusi yang diberikan pemerintah," ujar Ade Firmansyah.
Baca Juga: Buka Peluang Usaha, Puluhan Anggota Katar Serua Depok Dilatih Membuat Handycraft
"Diantaranya adalah memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia khususnya di Kota Depok," tandas Ade Firmansyah. ***
Jurnalis : Irfan