metropolis

DPRD Depok Permasalahkan Parkir Berbayar di Area Perkantoran GDC : Bayangkan Pekerja dan Pedagang Harus Bayar Rp3 Ribu dan Dikalikan Satu Bulan

Rabu, 4 September 2024 | 21:08 WIB
Seorang petugas saat melayani pengendara mobil yang ingin masuk area perkantoran GDC (ARNETKELMANUTU/RADARDEPOK)

RADARDEPOK.COM-Keberadaan parkir berbayar di area kantor pemerintahan di GDC dinilain kurang tepat dan harus dikaji ulang karena membawa dampak yang signifikan terkait pelayanan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKB, Babai Suhaimi.

“Saya tidak setuju dengan adanya sistem parkir berbayar. Kenapa? bayangkan saja kalau nanti ada rakyat yang mau ke gedung wakil rakyat atau ke kantor pemerintahan lainnya tapi harus bayar. Ini tentu tidak tepat,” katanya saat menghubungi Radar Depok, Rabu (4/9/2024).

Baca Juga: Gebyar Hari Pelanggan Nasional, BPJamsostek Depok Hadirkan Booth dan Mini MCU

Uniknya, kata Politisi PKB itu, sistem parkir berbayar ini hanya terjadi di Kota Depok. Sebab selama dirinya kunjungan ke kota-kota di Jawa Barat tidak ada yang berbayar alias gratis. Sehingga harus dilakukan pengkajian ulang.

Babai mengklaim, jika penerapan parkir berbayar semacam itu tidak melakukan komunikasi dengan DPRD, sehingga dirinya tidak mengetahui ide atau atas usulan siapa penerapan parkir berbayar semacam ini.

Ia mempersilakan jika parkiran tersebut ada yang menjaga dan lain sebagainya, tetapi tidak perlu harus dipatenkan biaya besarannya. Hanya cukup membayar dengan seikhlasnya.

“Jadi saya meminta kepada Pemerintah Kota Depok agar membatalkan penerapan parkir berbayar ini, yang memasuki komplek pemerintahan di wilayah seputar gedung DPRD. Biarkan masyarakat tanpa harus dipatok bayarnya tapi tetap mendapatkan pelayanan dari berbagai kantor pemerintahan,” terang Babai Suhaimi.

Baca Juga: Tempat Makan Teduh Nuansa Ala Bali di Bogor! Bisa Jadi List Tempat Ngumpul Baru Nih

Dirinya menjelaskan dampaknya, bisa dibayangkan jika tenaga honorer harus mengeluarkan biaya untuk parkiran Rp3 ribu setiap hari, dan dikalikan selama satu bulan, yang pastinya sangat besar jumlahnya bagi mereka yang hanya tenaga honorer.

“Nah, pertanyaannya bagaimana kalau pekerja, pedagang kecil yang bekerja di area situ. Kalau bayar motor Rp3 ribu, mereka selama sebulan harus merogoh kocek senilai Rp75 sampai 90 ribu, tentu ini sangat berarti untuk mereka,” tandas Babai Suhaimi.***

Tags

Terkini