RADARDEPOK.COM - Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Depok Kota Depok menerima dengan terbuka masukan dan aspirasi dari masyarakat terutama terkait pembangunan Kota Depok. Aspirasi tersebut dibahas dalam Kolaborasi Bareng Stakeholder (Kongko) yang digelar, di Soto Kudus Menara, Jalan Ir Juanda, Kecamatan Beji, pada Kamis, (24/10).
Dalam diskusi dengan para stakeholder terkait, telah ditetapkan isu banjir, kemacetan dan sampah menjadi fokus utama perencanaan pada 2026.
PJ Sekda Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, program ini sudah berjalan selama tiga tahun dan dirancang untuk memastikan perencanaan yang matang dan terstruktur.
Baca Juga: Inovasi Sarapan Simple yang Bakalan Anak Suka Nih, Cobain Resep Pancake Lipat Isi Vla Ini di Rumah!
"Ini kan untuk merumuskan program kegiatan di 2026. Tadi kenapa saya bilang, kok 2026 masih lama? Proses perencanaan itu seperti itu," ucap Nina Suzana kepada Radar Depok.
Proses perencanaan pembangunan di Depok mulai dilakukan dengan melibatkan aspirasi masyarakat, komunitas, dan kelompok-kelompok terkait. Langkah ini sangat penting dalam menyusun rencana kerja yang efektif menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025.
"Dinas dan kecamatan harus mulai menyusun rencana ini sejak Februari 2025. Oleh karena itu, antara bulan Oktober hingga Desember tahun ini, kami fokus pada pengumpulan masukan dari masyarakat," kata Nina Suzana.
Setiap tahun, isu banjir, kemacetan, dan masalah sampah masih menjadi tantangan utama di Depok. Dia menegaskan bahwa meskipun isu-isu ini tampak berulang, penanganannya memerlukan waktu dan perencanaan yang berkesinambungan.
"Bukan berarti kita mengulang setiap tahun isu itu, karena yang tadi saya sampaikan, isu-isu ini tidak bisa satu tahun kita tuntaskan," beber Nina Suzana.
Terpisah, Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, dalam upaya menangani kemacetan, pemerintah Kota Depok fokus pada optimalisasi angkutan umum, khususnya dalam pengembangan transportasi berbasis layanan. Salah satu inisiatif yang sedang berjalan adalah pengembangan program BTS (By The Service) melalui kerja sama antara Depok dan Kemenhub.
"Kalau kita menambah kapasitas jalan, itu juga menjadi prioritas, tapi yang prioritas utama adalah tadi angkutan umum," tutur Dadang Wihana.
Tidak hanya isu kemacetan, Dadang Wihana juga mengungkapkan banjir menjadi salah satu isu strategi kongko pembangunan kali ini. Dalam upaya penanganan masalah banjir, Pemkot Depok melaksanakan berbagai program, terutama dalam penataan drainase. Program ini melibatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengoptimalkan fungsi setu sebagai daerah resapan air.
"Dan juga membangun daerah-daerah resapan air dengan dana kelurahan," kata Dadang Wihana.
Baca Juga: Alhamdulillah, Wakaf SAI Terima SK Ijin Nazhir Wakaf Uang dari BWI