RADARDEPOK.COM-Menjelang Peringatan Hari AIDS Sedunia ke 38 yang jatuh pada 1 Desember 2025, District Task Force (DTF) Kota Depok merilis catatan refleksi satu dekade perjalanan penanggulangan HIV di Kota Depok sekaligus menyerukan percepatan pengesahan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Penanggulangan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Regulasi ini dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan layanan di tengah tantangan menuju Eliminasi AIDS 2030.
Sejak 2013, Kota Depok telah membangun pondasi penanggulangan HIV melalui penguatan layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) di RSUD Depok, perluasan layanan skrining di seluruh Puskesmas, serta koordinasi lintas sektor melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Sepanjang perjalanan tersebut, komunitas berperan sebagai garda terdepan dalam edukasi, penjangkauan populasi kunci, pendampingan ODHIV, distribusi kondom, mobile VCT, mitigasi stigma, dan penguatan data di lapangan.
Koordinator DTF Distrik Task Force Komunitas Penaggulangan HIV Kota Depok, Samsu Budiman mengatakan, kerja komunitas selama bertahun-tahun turut meningkatkan angka temuan kasus HIV di Kota Depok. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan deteksi dini dan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat untuk memeriksakan diri.
“Sehingga fenomena gunung es yang sebelumnya tersembunyi mulai terkuak. Hal ini menegaskan bahwa upaya komunitas dan layanan kesehatan telah mengubah ketakutan menjadi keberanian untuk mengetahui status kesehatan secara mandiri,” tutur Samsu Budiman, Rabu (26/11).
Meski berbagai capaian positif telah diraih, kata Samsu Budiman, Kota Depok kini menghadapi tantangan baru yakni berakhirnya dukungan Global Fund. Selama lebih dari satu dekade, donor global ini berkontribusi besar dari hulu ke hilir — meliputi edukasi pencegahan, penyediaan alat tes, ARV, mobile service, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa regulasi daerah yang kuat, keberlanjutan program HIV di Depok berisiko melemah.
Baca Juga: Muncul 327 Temuan HIV AIDS Baru di Depok : Segini Jumlah Total Pengidapnya
“Dalam catatan refleksinya, DTF menegaskan bahwa Perwali HIV–IMS merupakan fondasi hukum yang akan memastikan pembiayaan APBD, ditambah sumber lain seperti mekanisme dana hibah, swakelola tipe 3 dan 4 juga CSR untuk komponen penting seperti layanan PrEP, PEP 24/7, penjangkauan komunitas, layanan remaja dan anak, harm reduction, layanan kesehatan jiwa, serta surveilans terintegrasi. Tanpa Perwali, program akan sulit bertahan di tengah berakhirnya pendanaan donor,” papar Samsu Budiman.
Menurut Samsu Budiman, draft Perwali HIV–IMS yang telah disusun bersama Dinas Kesehatan, KPA, OPD, komunitas, dan akademisi sejak 2022 dinilai sebagai dokumen kebijakan paling komprehensif yang pernah dirumuskan di Depok. Di dalamnya tercantum strategi eliminasi, pengaturan layanan skrining dan pengobatan, integrasi dengan program TB–Hepatitis–KIA, mekanisme pendanaan, anti-diskriminasi, peran komunitas, serta penyediaan PrEP di setidaknya 50% layanan PDP pada 2030. Dokumen tersebut juga menekankan ketersediaan PEP selama 24 jam, 7 hari seminggu bagi korban kekerasan seksual dan tenaga kesehatan—sebab PEP bersifat darurat dan harus diberikan sesegera mungkin.
“DTF juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih ramah komunitas di fasilitas kesehatan, penguatan layanan untuk anak dan remaja, integrasi kesehatan jiwa, serta kampanye anti-stigma berbasis masyarakat. Upaya-upaya ini diharapkan menciptakan lingkungan kota yang lebih inklusif dan aman bagi setiap orang, terutama mereka yang hidup dengan HIV dan kelompok rentan,” beber Samsu Budiman.
Memperingati Hari AIDS Sedunia 2025, DTF mengajak seluruh pihak—pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan media—untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan Depok mampu mencapai Eliminasi AIDS 2030. Eliminasi bukan hanya target kesehatan, melainkan komitmen terhadap nilai kemanusiaan.
“Perwali HIV–IMS diharapkan menjadi tonggak baru bagi Kota Depok, memastikan keberlanjutan respons HIV dan menjamin bahwa setiap warga mendapatkan akses layanan yang bermutu, setara, dan bebas stigma. Momentum Hari AIDS Sedunia 2025 menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai, tetapi tujuan Depok Bebas AIDS 2030 tetap dapat dicapai jika semua pihak terus melangkah bersama,” tandas Samsu Budiman.
Sebagai informasi, District Task Force adalah forum komunikasi dan koordinasi komunitas dan lembaga penggiat isu HIV dan KPA Kota Depok. DTF bekerja untuk memastikan respons HIV berjalan efektif, partisipatif, berbasis bukti, dan inklusif di Kota Depok. Komunitas dan lembaga yang terlibat didalamnya yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Kota Depok, Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia (KAKI), KULDESAK (Kumpulan Dengan Segala Aksi Kemanusiaan), Kelompok Dukungan Sebaya Hitam Putih, Warna Sehati, Depok Metadhone User (Demou), Persaudaraan Korban Napza Depok (PKND), Yayasan Insan Peduli Sejahtera, Female Plus, Yayasan Lembaga Kasih Indonesia (YLKI), IPPI Kota Depok, dan Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia (YMPAI). ***