metropolis

BPJS Kesehatan Depok Dorong Capaian UHC di Indonesia

Rabu, 15 Maret 2023 | 07:05 WIB
PENGHARGAAN : Wapres Maruf Amin didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosi (DOK BPJS )

RADARDEPOK.COM - Kota Depok tengah didorong untuk untuk menyukseskan Universal Health Coverage (UHC). Adapun, berbagai upaya tengah digenjot BPJS Kesehatan Kota Depok bersama dengan Pemkot Depok.

Baca Juga: Irda Sosialisasi Cegah Koruspi kepada ASN di Kecamatan Tapos

Hal itu disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Depok, Elshe Theresia, usai menghadiri pemberian penghargaan Pemda Berstatus Universal Health Coverage (UHC) secara virtual, Selasa (14/3).

Elsa menyebut, berbagai bentuk koordinasi juga saat ini terus dilakukan bersama dengan Pemkot Depok. Selain itu, rekrutmen peserta juga terus dilakukan dengan berbagai cara dari mulai dari tingkat RT, kelurahan, sampai kecamatan.

Baca Juga: Dinkes Gercep Terkait Keracunan Makanan di Kabupaten Bogor. Anggota Dewan Apresiasi: Jangan Lupa Antisipasi

"Capaian peserta di Kota Depok saat ini yang sudah mencapai 93,30 perssen membuat BPJS Kesehatan Cabang Depok semakin yakin, bahwa Kota Depok dapat mencapai UHC pada tahun 2023 ini," kata dia kepada Radar Depok.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 kabupaten, dan kota yang telah mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

Baca Juga: Kasus Keracunan Makanan di Desa Pangradin Meningkat Dua Kali Lipat: 140 Warga Terkena Dampak

Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wakil Presiden juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada Tahun 2024 dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Baca Juga: Khitan Masal yang Digagas Yayasan Al Barqi Sukses Tanpa Ekses

Terhitung 1 Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3).

Baca Juga: Walikota Depok Bersyukur Kampung KB RW1 Jatijajar Direcheking Jabar, Ini Keunggulannya

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah, agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan program JKN-KIS.

Halaman:

Tags

Terkini