RADARDEPOK.COM - Tingatkan kapasitas pada petugas lapangan atau ujung tombak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok memberikan pelatihan publik speaking.
Adapun, petugas lapangan atau ujung tombak yang dimaksud merupakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan tenaga lini lapangan KB yakni Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), petugas lapangan KB non PNS dan Pos KB. Salah satunya kemampuan publik speaking.
Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Depok, Nessi Annisa Handari mengatakan, petugas lapangan itu betugas mengawal program BKKBN maupun program Pemkot Depok di tingkat masyarakat paling bawah. Karena itu, perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas.
“Kemarin (15/5) di Taman Herbal Insani para kader IMP dan tenaga lini lapangan KB yakni PKB, petugas lapangan KB non PNS dan pos KB diberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas dengan tujuan dapat menyukseskan program-program yang ada,” jelas Nessi Annisa Handari, Selasa (16/5).
Baca Juga: Timnas Indonesia U-22 Taklukkan Thailand 5-2, Garuda Muda Raih Emas SEA Games 2023
Menurut Nessi Annisa Handari, capaian program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Depok masih belum optimal. Contraceptive Prevalensi Rate (CPR)/kepesertaan KB Depok tahun 2022 adalah 52,38 persen, jauh lebih kecil dari tahun 2021 yang sudah mencapai 75 persen.
Lalu, kata Nessi Annisa Handari, kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi atau unmeet need di Kota Depok tahun 2022 atau sebesar 25,62 persen. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 9,09 persen.
Baca Juga: Pekan Depan 23 WNI Korban TPPO di Myanmar Dipulangkan ke Indonesia
Sementara, pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tahun 2022 sebesar 27,21 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 25,82 persen.
“Maka sangat penting peran kader IMP dan petugas lini lapangan KB diberikan penguatan dan peningkatan kapasitasnya terkait publik speaking dengan narasumber aktor ternama M Cholidi Asadil Alam," jelas Nessi Annisa Handari.
Baca Juga: Tilang Manual Kembali Diterapkan di Sejumlah Wilayah, Begini Alasan Polri
Musababnya, terang Nessi Annisa Handari, jumlah petugas lini lapangan KB masih terbatas dengan rasio atau perbandingan yang tidak ideal antara jumlah penyuluh atau kader dengan masyarakat. Di Depok perbandingan PKB dengan kelurahan yang ada adalah 1: 3, sementara rasio ideal untuk pulau jawa adalah 1: 1 , artinya satu kelurahan satu PKB.
Sehingga, ungkap Nessi Annisa Handari, peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non PNS serta pos KB Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD penting sebagai pendamping PKB.
Baca Juga: Ini Tujuan Bacaleg PKB Depok Dapil 6, Utary Rahayu Terjun Berpolitik : Salah Satunya Bentuk Ibadah