"Maka Kemenhub diminta mengurusnya, padahal moda yang dipakai sama yaitu roda dau. Mengapa?," tanya Djoko.
Djoko mengungkapkan, pemerintah tidak mengetahui secara pasti jumlah Ojol. Sehingga, tidak tepat jika pemerintah ingin mengatur, membina, dan mengawasi.
"Pemerintah cenderung mendukung karena dianggap dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warganya," ucapnya.
Padahal, beber dia, hasil survei yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan di lima kota (Jabodetabek, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta) pada 4-7 Mei 2019 menyebutkan, hanya 18 persen pekerjaan mengemudi ojol ini menyerap pengangguran.
"Jadi, kurang benar jika selama ini ada anggapan bahwa bisnis ojol itu mengurangi pengangguran. Yang pasti adalah beralih profesi menjadi pengemudi ojol karena tawaran penghasilan yang memikat saat itu. Namun, akhirnya sekarang terjerat dan untuk kembali ke pekerjaan semula mengalami kesulitan. Kecuali sudah memiliki keahlian khusus," papar Djoko.
Terbaru, Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati menerangkan,
Kementerian Perhubungan kembali menunda pemberlakuan tarif baru yang harusnya berlaku mulai hari ini Senin (29/8).
“Keputusan penundaan ini mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat," ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah, mengapreasi langkah yang diambil Kemenhub tersebut. Dia menilai, penundaan kenaikan tarif ojol itu berpihak kepada masyarakat.
"Kalau dibatalkan sangat bagus. Karena, kondisi sekarang masyarakat sedang kesulitan," bebernya.
Hamzah berpendapat, pemerintah harus meningkatkan kepekaannya. Apalagi, kenaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap banyak aspek. Termaksuk ojol.
"Pemerintah harus peka, dampak kenaikan harga BBM sangat berpengaruh dalam semua aspek, agar juga kenaikan harga BBM juga di tunda oleh pemerintah pusat," pintanya. (rd/ger)
Jurnalis : Gerard Soeharly
Editor : Junior Williandro