30 Tahun usai dibangun, kata Muttaqin, Metro Starter akan diserahkan kepada Pemkot Depok. Karena itu, pihaknya akan berfokus pada pembangunan terminal terlebih dulu.
"Kalau dengan Pemkot sebenernya, intinya kita bikinin terminal selebihnya setelah 30 tahun diserahkan, yang terpenting terminalnya dulu kita kejar," tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Hafid Nasir mengatakan, lahan eks terminal terpadu Kota Depok itu akan dibangun Metro Starter yakni perpaduan antara apartement, pusat perbelanjaan, stasiun dan terminal dalam satu kawasan.
"Pembangunan Metro Stater, Stater berarti stasiun dan terminal. Memang sebenarnya adalah kebijakan yang sudah lama dikondisikan oleh pemerintah daerah dan pengembang. Namun sampai sekarang belum terealisasi," terangnya.
Menurut dia, Pemkot Depok harus dan pengembang harus serius dalam pembangunan tersebut. Sehingga, manfaatnya dapat benar-benar dirasakan masyarakat Kota Depok.
"Saya pikir memang Pemkot Depok harus bisa menyikapi secara komplit kepada pengembang, lebih serius berkaitan dengan kesiapan pengembang untuk membangun Metro Starter yang rencana mau dibangun apartement dulu memang pernah disosialisasikan," jelas Nasir.
Sejauh ini, kata Nasir, progres pembangunan Metro Starter itu belum terlihat. Meskipun, pembangunannya sudah sejak lama dicanangkan. Padahal, jajaran Komisi B DPRD Kota Depok sudah pernah berkunjung ke lokasi tersebut.
"Komisi B juga pernah berkunjung ke kantor Metro Starter dan sampai sekarang tidak ada pergerakan pembangunan. Sehingga, kami sebagai masyarakat mendorong pemerintah untuk bisa bersikap lebih serius dengan pembangunan Metro Starter yang ada di Jalan Margonda," tuturnya.
Setahu dia, pembebasan lahan untuk pembangunan Metro Starter sudah berlangsung sejak lama. Seingat dia, pembebasan itu sudah berlangsung sejak awal dia menduduki bangku wakil rakyat di kota kembang sekitar Tahun 2014.
"Permasalahannya, karena ini memang program yang sudah cukup lama berlangsung dari pembebasan, jadi sejak saya sebagai anggota dewan itu sudah mulai proses pembebasan lahan di tahun 2014," beber Nasir.
Ketua Fraksi PKS pada DPRD Kota Depok itu menerangkan, nantinya masyarakat Kota Depok yang hendak menggunakan commuter line tidak perlu keluar area tersebut untuk naik kendaraan umum lainnya. Pasalnya, area itu terintegrasi dengan apartment, pusat perbelanjaan sekaligus terminal.
"Kemudian kasus itu sudah ada, kemudian bisa tuntas terselesaikan wilayah yang memang menjadi ranah pengembang untuk dibangun Metro Starter. Jadi ada pertokoan, apartemen dan juga ada terminal sehingga warga yang rencananya turun menggunakan commuter line tidak lagi harus keluar stasiun bisa langsung underpass masuk ke terminal seperti itu," papar Nasir.
Menurutnya, perputaran Angkutan Kota (Angkot) yang melintas pada di Kota Depok akan mampir pada area tersebut. Konsep pembangunannya, kata dia, hampir mirip dengan terminal di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.
"Dan angkot-angkot yang melintas Margonda pun bersifat memutar atau keliling seperti terminal Blok M, Jakarta Selatan," tutur Nasir.
Nasir menegaskan, Pemkot Depok harus mengambil sikap tegas terhadap pengembang yang diduga telah melewati masih tenggang kontrak yang sudah ditetapkan.