RADARDEPOK.COM- Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif atas perkembangan digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia, Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) menyelenggarakan forum diskusi terbatas di Function Hall 9, Gedung Mohamad Sadli, Kampus UI Salemba. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara HUT ke-60 LM FEB UI.
Kepala UKM Center FEB UI, Zahra Kemala, Ph.D., memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh UKM Center FEB UI. Hasilnya ditemukan sebanyak 61% pemilik UKM berumur lebih dari 40 tahun, 37% berumur 25-40 tahun, dan 2% berumur kurang dari 25 tahun.
Sementara itu, dari tingkat pendidikan, didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 40%, lulusan SD sebanyak 22%, lulusan SMP sebanyak 21%, pemegang gelar Sarjana/Magister/Doktor sebanyak 11%, serta sebanyak 6% tidak memiliki latar belakang pendidikan.
“Salah satu hasil dari survei ini menunjukkan bahwa pelaku UKM sudah mulai aktif menggunakan aplikasi pesan instan dan media sosial, namun masih belum terlalu familier dengan e-commerce, baik itu dalam kegiatan membeli maupun menjual,” ujar Zahra.
Menyambung hal tersebut, Salah satu dosen FEB UI, Dr. Anna Amalyah menceritakan pengalamannya saat bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam program JakPreneur.
Program ini lebih banyak diikuti oleh peserta dengan usia 40 tahun keatas dan lebih difokuskan pada pendampingan, agar para pelaku UKM dapat meningkatkan kualitas usahanya tanpa harus mengorbankan waktunya untuk tetap melakukan aktivitas jual beli dengan pelanggan.
“Ada fenomena menarik di kalangan pelaku UKM yang masih muda, pada rentang kelompok umur 20-29 tahun. Kelompok ini lebih memilih untuk menjadi reseller produk dari salah satu platform e-commerce China, karena menghasilkan margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis usaha konvensional,” kata Dr. Anna.
Sementara itu, untuk mendalami isu dan masalah yang berkaitan dengan UKM, Hapsari Setyowardhani, S.E., M.M., yang juga merupakan dosen FEB UI menyampaikan bahwa ada beberapa isu dari pemerintah, seperti belum adanya database yang rapi, program yang tumpang tindih dan berulang, belum adanya koordinasi yang efektif, serta banyaknya pelaku UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan fokus hanya ke bantuan modal yang diberikan, belum ke substansi pelatihan.
Untuk itu, diperlukan adanya satu big data yang dikelola pemerintah sebagai database UKM seluruh Indonesia. Database ini dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintahan maupun oleh pelaku UKM untuk keperluan pemetaan pasar dan mengelola persaingan.
Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah lokal, seperti pemerintah daerah atau pemerintah kota dalam hal pendampingan UKM naik kelas.
Selain itu, Zahra menambahkan bahwa pemerintah perlu membuat roadmap digitalisasi UKM, mengadakan pelatihan digital yang disesuaikan dengan segmentasi pasar, meningkatkan standar pelayanan ekosistem digital, dan perlu adanya suatu komunitas yang dapat saling mendukung praktik digitalisasi UKM.