Selasa, 7 Februari 2023

Menghapus Kegilaan Gangguan Jiwa

- Minggu, 14 November 2021 | 20:24 WIB

Penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum.


Di Indonesia sistem peradilan pidana terdiri beberapa sub sistem yang terpisah secara tegas dengan bentuk kelembagaan yang mana secara Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yang terdiri dari Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.


Didalam proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana maka ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan


Namun faktanya model pendekatan sistem peradilan pidana terhadap pelaku orang dengan Gangguan Jiwa atau disingkat ODGJ masih didapatkan kondisi yang belum ideal disebabkan masih belum tercapainya nilai keadilan, kepastian dan kemampaatan hal ini akibat masih adanya perbedaan penanganan beberapa perkara pidana akibat kuatnya model pemisahan lembaga


Dilapangan terhadap perkara yang pelakunya Gangguan Jiwa masih memunculkan permasalahan adanya. Kondisi perbedaan kapan diterapkan alasan penghapusan pidana akibat kondisi jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tentunya tidak bisa kita anggap remeh bila kita hubungkan dengan kajian dari pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI yang menerangkan jumlah ODGJ semakin meningkat setiap tahunnya, data Kemenkes tahun 2018 saja menyebutkan ada sekitar 450.000 ODGJ dengan kondisi berat berat dan bila kita kaitkan dengan kondisi saat ini akibat Covid-19 tentunya dapat memicu bertambahnya ODGJ di Indonesia.


Permasalahan pidana yang dilakukan ODGJ ini akan semakin heboh dengan adanya pemberitaan media jika korbannya adalah tokoh yang dihormati atau perbuatan pidana yang dilakukan ODGJ berkaitan dengan "SARA "


Beberapa kejadian terkait ODGJ telah menimbulkan perang opini ditengah kemajuan teknologi terkait narasi pelakunya "pura pura gila" dan akibat perang opini berdampak memunculkan perbedaan proses penegakan hukum walaw sebenarnya permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan dengan penegak hukum tegas mempedomani pasal 71 undang undang kesehatan jiwa yang memerintahkan untuk kepentingan penegakan hukum "seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa kata harus disini sebagai sebuah kewajiban penegak hukum".


Namun dengan adanya kondisi pemisahan subsistem yang kental nuansa kelembagaan walaw sudah ditemukan alat bukti yang menerangkan Pelaku adalah ODGJ namun tetap muncul permasalahan kapan penerapan alasan penghapusan pidana itu dilaksanakan?


Faktanya dilapangan terdapat banyak perbedaan penerapan. Diantaranya, Pertama, terdapat peristiwa pidana tetapi tidak dinaikan ketahap penyidikan dan penyidik hanya melakukan tindakan mengamankan pelaku ke Rumah sakit jiwa selanjutnya mengumumkan penanganan perkara sedang dalam proses pemeriksaan kejiwaan dan kelanjutan penanganan berhenti diproses tersebut.


Pertanyaan apakah penyidik cukup hanya menempatkan seseorang ke rumah sakit jiwa serta tidak meningkatkan proses penyidikan padahal ada fakta telah ada peristiwa pidana, tentu hal memicu ketidakpastian dan keadilan serta bertentangan dengan pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum yang menerangkan

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Panglima TNI Pimpin Upacara Alih Kodal PPRC TNI

Selasa, 7 Februari 2023 | 11:25 WIB

Dinkes Bersama PERSAGI Periksa Gizi Anak di Depok

Selasa, 7 Februari 2023 | 10:45 WIB

PKK Kelurahan Cimpaeun Dorong Posyandu Lebih Kreatif

Selasa, 7 Februari 2023 | 10:25 WIB

16 Pesantren di Depok Punya Produk Sendiri

Selasa, 7 Februari 2023 | 09:10 WIB

Polisi Buru Penganiaya Anak Kandung di Depok

Selasa, 7 Februari 2023 | 08:30 WIB

Akulturasi Cina Sumbang Keragaman Budaya Indonesia

Senin, 6 Februari 2023 | 22:21 WIB

RW14 Bojongsari Depok Galakan PHBS

Senin, 6 Februari 2023 | 19:14 WIB

Kelurahan Mampang Depok Siap Songsong Pemilu 2024

Senin, 6 Februari 2023 | 11:00 WIB
X