RADARDEPOK.COM, DEPOK - Demi mencegah kenaikan inflasi di Jawa Barat, DPRD dan pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp100 miliar. Dengan sasaran penerima utama yaitu nelayan, petani dan supir angkutan umum (Angkot).
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad mengatakan, sektor perikanan, ketahanan pangan dan transportasi itu memiliki peranan penting. Namun, rentan terkena dampak inflasi.
"Yang kita kuatirkan berdampak di faktor transportasi, karena bahan bakar ya. Jadi kita mencoba untuk menekan terutama bahan pokok agar tidak ada kenaikan," kata dia kepada Radar Depok, Minggu (18/9).
Menurut Hasbullah, pemerintah pusat harus mencegah adanya kenaikan inflasi diantaranya dengan memberdayakan para petani agar kestabilan ekonomi tetap terjaga.
"Memperdaya para petani dan ketahanan pangan dalam negeri menurut saya itu adalah keharusan agar kita tidak rapuh ya," tuturnya.
Selain itu, kata Hasbullah, pihaknya memfokuskan bantuan tersebut terhadap supir transportasi umum yang bersifat massal. Contohnya, supir Angkot. "Kalau di transportasi itu tentunya angkutan umum ya, kan kalau yang berdampak itu contoh adalah transpotasi umum yang memang kita menyentuhnya di angkutan masyarakat yang berskala besar, kalau ojol itu lebih ke perseorangan ya," terangnya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Barat itu menegaskan, pihaknya juga memikirkan nasib nelayan. Misalnya mensiasati agar ketersediaan solar tidak langka dengan harga yang terjangkau.
"Nah itu akan kita subsisdi selama emapt bulan, nah kita sedang menunggu pengesahan anggaran yang perdana kita masukan dalam Tahun Anggaran 2022 yaitu ABT, KUAPPS nya sudah ditandatangai oleh gubernur dan pimpinan dewan," papar Hasbullah.
Hasbullah membeberkan, jika anggaran tersebut disahkan pada Bulan Februari 2023, maka penyalurannya akan baru dimulai dari Bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024.
"Masuk Februari kita sudah ada lagi anggaran murni kan ya bisa kita nanti teruskan jadi penaganan inflasi. Ini tidak hanya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat saja tapi di kota/kabupaten itu juga ada. Nah, itu kita himpun semua penanganan inflasinya," terangnya.
Sementara, beber dia, supir angkutan umum akan diberikan subsidi melalui, sebuah voucher untuk pembelian bahan bakar di SPBU. Kendati demikian, pihaknya masih mematangkan mekanisme pemberian subsidi untuk supir Angkot tersebut.
"Kita sudah punya data se-Jawa Barat termaksud petani. Tinggal kita kordinasi dengan organda dan dishub tentang supir angkot," ucap Hasbullah.
Sejauh ini, ungkap Hasbullah, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat inflasi ayng cukup stabil. Pasalnya, hanya ada beberapa bahan pokok yang naik cukup tinggi. "Minggu kemarin cuma telur aja yang agak naik tapi sekarang mulai agak stabil," tandasnya. (rd/ger)
Jurnalis : Gerard Soeharly
