Untuk itu, Hasan meminta, Pemkot Depok dapat merespon hal tersebut dengan menghibahkan lahan.
"Harapan kita menghibahkan tanah, untuk pembangunannya sudah ada programnya dari pusat," ujarnya.
Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, daerah yang dipimpinnya itu merupakan kota religius sesuai dengan RPJMD yakni kota niaga dan jasa yang religius dan berwawasan lingkungan. Dia mencatatkan, banyak pesantren yang tersebar merata di 11 kecamatan.
"Kota Depok sebagai kota religi sesuai visi dalam RPJMPD yaitu kota niaga dan jasa yang religius dan berwawasan lingkungan, banyaknya pesantren yang tersebar hampir di seluruh 11 kecamatan di kota depok semakin barokah dan sejahtera," ungkapnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ade Supriatna menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan bagian aset Pemkot Depok agar menyediakan lahan untuk pembangunan madrasah negeri di Kota Depok.
"Jadi memang seperti kita ketahui bersama soal madrasah ada di Kemenag, tinggal nanti Pemkot Depok menyiapkan aset berupa lahan," ujarnya.
Sepengetahuan Ade, Pemkot Depok telah memiliki lahan di wilayah Kecamatan Pancoranmas untuk dibangun madrasah negeri. Namun, Pemkot Depok masih menunggu komitmen dari Kantor Kemenag Kota Depok untuk membangun madrasah tersebut.
"Saya dengar sudah disiapkan didaerah Pancoranmas, tinggal diserahkan. Pemkot juga ingin komitmen dari Kemenag untuk membangun," ucapnya.
Politikus PKS ini berjanji, jajaran Komisi D DPRD Kota Depok akan mengawal dan mendorong Pemkot Depok agar segera membangun madrasah negeri.
"Harusnya tidak ada kendala, nanti kita akan undang bagian aset dengan Kemenag untuk bisa segera membangun madrasah negeri, kita kawal kapan penyerahan dan kapan bisa dibangun," tandas Ade. (rd/ger)
Jurnalis : Gerard Soeharly
Editor : Junior Williandro
