"Karena kita meragukan hal ini, tetapi hal ini harus diuji, itulah sebabnya kita hadirkan dari Setara Institute peneliti utamanya langsung, penulis indeks kota toleransi, dan menempatkan Depok diurutan terbawah dari 94 kota," ungkapnya.
Setelah berdiskusi, Ranap sepakat dengan hasil penelitian yang dilakukan Setara Institute. Sebab, pihaknya mendapati sejumlah temuan dilapangan yang dapat mengarah pada tindakan diskriminasi.
"Misalnya, Lurah berani tidak datang dalam program sosialisasi kerukunan dan peraturan bersama menteri terkait pendirian rumah ibadah. Sama halnya seperti beraninya Lurah tidak bisa mengeluarkan pengantar pendirian rumah ibadah GPIB Mampang yang berada di Kampung Pancasila, padahal sudah lengkap prosedurnya, tanda tangannya lengkap, pengantar RT/RW nya lengkap, Lurah tetap tidak mau memberikan pengantar," paparnya.
Dalam waktu dekat ini, beber dia, diskusi tersebut akan dilakukan dalam lingkup yang lebih luas. Sehingga, dapat memberikan solusi kepada Pemkot Depok dalam persoalan kerukunan agama di Kota Depok.
"Kita mau membangun toleransi di internal kita yaitu kerukukan antar umat beragama, itu yang hadir tokoh lintas agma, kita mau memberikan saran kepada pemerintah," terang Ranap.
Untuk diketahui, diskusi kebangsaan itu turut dihadiri Ketua FKUB Kota Depok, Habib Muchsin Alatas dan Ketum PGI-S Kota Depok, Pendeta Romi S, perwakilan Nahdatul Ulama (NU) Nasihun Syahroni serta para pemimpin Gereja serta tokoh lintas Agama Kota Depok. (rd/ger)
Jurnalis : Gerard Soeharly
Editor : Junior Williandro
