PKS Depok Bereaksi Keras Munculnya Dugaan Penggelembungan Suara : Ini Pernyataan Imam Budi Hartono

RADARDEPOK.COM - DPD PKS Kota Depok bereaksi keras atas proses rekapitulasi suara Pemilu 2024, yang sampai saat ini masih berlangsung.

Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, pihaknya menuding ada oknum penyelenggara Pemilu yang berupaya menggelembungkan suara, untuk menguntungkan segelintir pihak.

Baca Juga: Paket Umroh Plus Bikin Nyaman Pelanggan XL, Ini Kelebihannya

"Saya mendapat laporan dari tim. Tadi malam ada ditemukan penggelembungan suara salah satu partai di Kecamatan Sukmajaya," ungkap Imam Budi Hartono kepada Radar Depok, Selasa (5/3).

"Alhamdulilah baru saja habis Salat Subuh tim saksi PKS berhasil koreksi," tambah Imam Budi Hartono.

Baca Juga: Dishub Depok Petakan Soal Layanan BTS : Beroperasi di 28 Titik

Imam Budi Hartono menambahkan, kasus serupa terjadi di Kecamatan Sawangan. Menguntungkan partai yang sama. Diduga ada penggelembungan suara untuk DPR RI di Kelurahan Kedaung (153 suara), Sawangan Baru (177 suara), dan Pengasinan (250 suara).

"Kami DPD PKS punya data lengkap C1 salinan dari semua TPS dan saksi yang kuat. Jika ada pihak yang mencoba mengubah  Sirekap harus diselesai di tingkat PPK dan KPUD. Kalau sudah ke MK sudah susah," tegas Imam Budi Hartono.

Baca Juga: Telkomsel dan Huawei Tandatangani Kerja Sama Home Broadband and 5G Innovation serta Talent Development di MWC

Melihat kasus ini, sambung Imam Budi Hartono, pihaknya tidak akan tinggal diam. DPD PKS Kota Depok bakal melaporkan penyelenggara Pemilu yang nakal dan membela kandidat tertentu ke DKPP.

"Untuk saksi PKS di KPUD agar berhati hati dan sigap terhadap kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Disinyalir dikerjakan oleh oknum pihak penyelenggara Pemilu," tutur Imam Budi Hartono.

Baca Juga: Menilisik Upaya Disnaker Kota Depok Memperkuat Dunia Kerja : Optimalisasi Peran BKK, Buku Imam Budi Hartono Dijadikan Inspirasi

Imam Budi Hartono menilai, kondisi demikian jelas mencederai demokrasi. Pihaknya pun memohon pihak Kepolisian, untuk bisa membantu mengamankan Pemilu agar berjalan lancar dan netral. Tidak memihak.

"Mereka ingin mengambil kursi ke 6 DPR RI dengan cara yang merusak demokrasi, dengan menggelembungkan suara," tandas Iman Budi Hartono. ***