Wacana Pemekaran Provinsi di Jawa Barat, Pradi Supriatna : Tidak Relevan, Tambah Beban Anggaran

RADARDEPOK.COM - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, menyoroti betul wacana pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru. Ia meragukan hal tersebut bakal terwujud dalam waktu dekat.

Pradi Supriatna menerangkan, wacana tersebut tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Mestinya saat ini, menyusun roadmap dan blueprint pembangunan yang merata untuk jangka panjang sekitar 30-50 tahun ke depan.

“Bukan menambah provinsi baru yang akan menimbulkan beban administratif dan anggaran baru. Pemekaran wilayah seharusnya memiliki dasar kebutuhan riil masyarakat,” ungkap Pradi Supiatna, Rabu (2/6).

Baca Juga: Pradi Supriatna Puji Pemkot Depok Soal Sekolah Swasta Gratis Bagi Warga Kurang Mampu : Setiap Orang Berhak dapat Pendidikan

“Pelayanan publik menjadi lebih baik, atau justru menambah beban anggaran. Tumpang tindih kewenangan, dan memperlebar jurang ketimpangan?” ucap Pradi Supriatna.

Lebih lanjut, wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini menerangkan, Pemprov Jawa Barat sedang menunjukkan performa terbaiknya di bawah komando Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat.

Menurut Pradi Supriatna, inovasi pembangunan tumbuh dari desa hingga kota, budaya lokal diberdayakan, dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, menjadi bukti visi Jawa Barat sedang berjalan baik.

“Dedi Mulyadi berhasil membawa semangat perubahan yang menyentuh masyarakat dari bawah,” terang Pradi Supriatna.

Baca Juga: Masyarakat Puas Kinerja Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Pradi Supriatna : Program Pro Rakyat Sangat Dirasakan

“Langkah terbaik saat ini adalah memperkuat kelembagaan daerah, mendorong digitalisasi pelayanan publik, dan mempercepat konektivitas antarwilayah agar pembangunan tak lagi terpusat di kota-kota besar,” tambah Pradi Supriatna.

Menurutnya hal terpenting adalah mengedepankan kecepatan dan percepatan dalam pelayanan dan juga pemerintahan yang berintegritas.

“Bukan jumlah provinsi yang harus ditambah, tapi kualitas tata kelola pemerintahannya yang harus lebih istimewa,” tandas Pradi Supriatna. ***