Bantuan Politik di Depok Diusulkan Naik jadi Rp5 Ribu per Suara

RADARDEPOK.COM – Anggaran bantuan politik (Banpol) untuk partai politik di Kota Depok dicanangkan bakal naik jadi Rp5 ribu per suara di 2027. Saat ini masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, Sri Rejeki mengatakan, untuk saat ini, 2026, alokasi banpol sebesar Rp3 ribu per suara.

“Alokasi anggaran bantuan politik (Banpol) masih sama sejumlah Rp3.000,” kata Sri Rejeki kepada Radar Depok, Kamis (16/4).

Sri Rejeki menjelaskan, total anggaran Banpol yang digelontorkan melalui APBD 2026 mencapai Rp 3.083.628.000.

Baca Juga: Jaga Integritas Pemeriksaan, UI Bekukan Status Akademik 16 Mahasiswa Terduga dan Gandeng Kementerian PPPA

Sementara itu, Staff Perencanaan Bakesbangpol Kota Depok, Deni Amirudin mengungkap, rencana kenaikan nominal satu suara untuk banpol telah dibahas dalam sejumlah rapat. Turut dilaksanakan bersama legislatif.

“Untuk 2027 kalau di banpol tidak ada efisiensi, masih sama Rp3 ribu per satu suara,” ucap dia.

Namun demikian, Deni Amirudin memaparkan, jajaran legislatif telah mengusulkan adanya kenaikan nilai banpol. Kenaikan diusulkan dengan besaran minimal Rp5 ribu per satu suara.

“Dari beberapa kali rapat, anggota dewan telah mengusulkan untuk kenaikan menjadi minimal Rp5 ribu,” paparnya.

Atas dasar usulan tersebut, lanjut Deni, pihaknya telah melakukan kajian kenaikan Banpol pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun sebelumnya.

“Kesbang melalui surat walikota sudah mengusulkan persetujuan kenaikan banpol ke Gubernur Jawa Barat, sampai saat ini belum ada surat persetujuan dari gubernur,” terangnya.

Ia menambahkan, pada APBD Perubahan tahun ini, realisasi kenaikan banpol masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

“Di ABT tahun ini, menunggu rekomendasi dari gubernur,” pungkas dia.

Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna mengungkap, saat ini nilai banpol di Depok berkisar Rp3 ribu per suara, angka yang dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain yang telah mencapai Rp9 ribu hingga Rp15 ribu per suara.

“Dengan tuntutan yang semakin besar terhadap partai politik, baik dalam edukasi publik maupun peningkatan partisipasi masyarakat, dukungan anggaran perlu disesuaikan,” jelasnya.