DPRD Kota Depok Terbuka Soal Evaluasi Tunjangan Rumah, Begini Penjelasan Yuni Indriany

RADARDEPOK.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuni Indriany menegaskan, pihaknya terbuka terhadap rencana evaluasi Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan.

“Terima kasih atas pertanyaan teman-teman media. Kami di DPRD pada prinsipnya sangat terbuka terhadap evaluasi, termasuk mengenai tunjangan perumahan. Perlu dipahami, tunjangan tersebut diatur berdasarkan regulasi yang sah, yaitu Peraturan Walikota yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan,” ujar Yuni Indriany kepada Radar Depok, Kamis (4/9).

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj Yuni Indriany Percantik SDN Cinangka 3

Yuni Indriany menjelaskan, sejauh ini belum ada pembahasan resmi dengan Pemerintah Kota Depok terkait evaluasi aturan tersebut. Pernyataan yang berkembang, kata Yuni, merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang sebelumnya disuarakan melalui aksi demonstrasi.

“Belum ada pembahasan dengan pemkot, baru rencana aja. Waktu itu kan permintaan dari para pendemo, kita lakukan tindakan persuasif untuk mendengar apa maunya, dan salah satu tuntutannya itu,” jelasnya.

Meski demikian, Yuni menegaskan apabila ada aspirasi masyarakat terkait besaran maupun mekanisme tunjangan, DPRD siap duduk bersama pemerintah kota untuk membahasnya.
“Jika memang ada aspirasi masyarakat agar besaran atau mekanismenya ditinjau kembali, tentu kami siap melakukan evaluasi bersama pemerintah kota,” katanya.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yuni Indriany Kucurkan Dana Aspirasi, Drainase di Pondok Petir Mulai Dibangun

Lebih lanjut, Yuni menekankan DPRD tidak anti kritik. Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan justru mendukung penuh langkah evaluasi agar setiap anggaran yang dikelola lebih transparan, proporsional, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Intinya, DPRD tidak anti kritik. Anggota Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung penuh dan ingin memastikan setiap anggaran benar-benar proporsional, transparan, dan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tandasnya. ***