Pesta Demokrasi : Boleh Berbeda Tapi Jangan Terpecah Belah

RADARDEPOK.COM–Pesta deomkrasi 2024 seharusnya sudah bisa jauh lebih dewasa, perbedaan pilihan calon presidan tidak boleh lagi menjadi pemecah belah masayarakat Indonesia seperti pada pesta demokrasi 2019.

Masyarakat memiliki hak untuk memilih calon presiden yang dianggap sesuai dengan visi dan nilai-nilai yang dianutnya. Namun, perbedaan pilihan tidak bisa dijadikan alasan untuk saling memusuhi atau memecah belah persatuan bangsa.

Calon presiden seharusnya mampu mendorong semangat persatuan dan kesatuan dalam menjalankan kampanye dari masing masing tim suksesnya. Dengan cara tersebut, diharapkan masyarakat dapat memilih tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Menanggapi perbedaan pilihan, Bacaleg Partai Nasional Demokrasi Kota Depok (NasDem), Mangaranap Sinaga juga sepakat masyarakat jangan lagi terpecah belah akibat perbedaan pilihan.

“Perbedaan pilihan itu soal lain. Jangan tanam kebencian,” ujar Mangaranap.

Ranap melihat, derasnya arus informasi dan banyak medium yang memfasilitasi masyarakat untuk memberikan kebebasan berpendapat, membuat pesan pesan yang disampaikan banyak yang mengandung ujaran kebencian.

“Kalau saya lihat framing dibeberapa media calon presiden dijelek-jelekan,” kata dia.

Menanggapi perbedaan politik identitas, Ranap menilai tidak ada satu kelompok masyarakat manapun yang tidak melakukan hal tersebut, menurutnya agama non muslim maupun muslim sama sama melakukan hal tersebut. Namun dirinya berharap tidak adanya perpecahan karena hal tersebut.

“Kenapa kita nyalahin orang lain kita tidak introspeksi diri sendiri,” tegas Ranap.

Baca Juga: Pemanfaatan Lahan Terbatas untuk Menjaga Ketahanan Pangan di Depok

Menanggapi Koalisi Perubahan, yang melibatkan partainya mengusung Anies Baswedan untuk maju menjadi orang nomor satu di Indonesia, Ranap melihat sosok Anies yang mampu menyentuh persoalan religi dengan tidak melarang non muslim untuk beribadah hingga memberikan izin pembangunan tempat ibadah non muslim.

“Selama dia menjadi gubernur kita lihat ada gak dia melarang orang ibadah, pernah tidak dia melarang perijinan rumah ibadah untuk orang keristen. Mayoritas dibandingkan sebelumnya anis lebih banyak memberikan imb,” ungkap dia.

Ranap melanjutkan, pengurus rumah ibdah di Jakarta jauh lebih sejahtera pasalnya mereka mendapatkan gaji dari dinas terkait.

“Sebelumnya penjaga gereja tidak mendapatkan bantuan, sekarang sama dengan penjaga masjid. Guru ngaji dapat bantuan, suster gereja juga dapat,” kata dia. (mg6)