RADARDEPOK.COM-Caleg PKS Kota Depok nomor 1 Dapil Cilodong Tapos, H Bambang Sutopo mengutarakan DPRD berfungsi tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga melakukan kontroling dan pengawasan kinerja pemerintah supaya bentuk kritis anggota DPRD tidak hilang.
Bambang Sutopo menjelaskan fungsi kontroling dan pengawasan terkait dengan anggaran, kebijakan, dan sebagainya.
Sehingga, sebagai seorang ketua dewan tidak hilang daya kritis, tidak hilang daya kontrolnya ketika data itu kuat dan data-data itu valid.
"Sehingga dalam perumusan kebijakan baik itu anggaran tata ruang kota dan kebijakan kebijakan lainnya. Kami bisa beradu gagasan beradu argumentasi sehingga mana yang jelas menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya," jelas pria yang kerap dikenal HBS ini.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan data yang valid tidak bisa asal mengeluarkan anggaran atau sekedar mengusulkan anggaran yang tidak jelas digunakan untuk apa, DPRD juga tidak sekedar hanya mengikuti pihak pemerintah.
Baca Juga: Festival Kebangsaan di Depok Ditutup Drama Kolosal, 2.750 ASN Pamerkan Budaya Nusantara
"Tanpa punya daya kritis sehingga sangat disayangkan sebagai wakil rakyat tidak punya data, tidak bisa memperjuangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa menikmati atas berkah pembangunan atas anggaran pembangunan yang dianggarkan oleh pihak pemerintah," tutup dia. (mg3)
Artikel Terkait
Bukber SIT Ruhama, Politisi Senior PKS, Bambang Sutopo : Saya Pastikan Balik ke Depok
Ketua Departemen Pemberdayaan Kemenangan BP3 DPP PKS, Bambang Sutopo : IBH Terbukti Atasi Masalah Depok
Caleg PKS Depok Dapil Cilodong Tapos, Bambang Sutopo : PKS Nyata Penuhi Janji Kampanye
H Bambang Sutopo : Kemerdekaan Bukan Sekedar Tanggal Merah tapi Jembatan Emas Gapai Cita Mulia