RADARDEPOK.COM-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) resmi merilis tahapan kampanye untuk Pemilu yang akan berlangsung mulai tanggal 28 November - 10 Februari 2024.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan dan adil.
Baca Juga: XL Axiata Business Solutions Perkuat Digitalisasi di Industri Transportasi dan Manufaktur
Dalam pengumumannya, Bawaslu menekankan pentingnya setiap partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) mematuhi aturan kampanye yang telah ditetapkan dengan sungguh-sungguh.
Mengenai hal itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan kesiapannya untuk mengikuti tahapan kampanye menjelang Pemilu 2024 dengan penuh semangat dan kegembiraan.
Pernyataan ini disampaikan secara tegas Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PKB Kota Depok, Ismail Marzuqi saat diwawancara Radar Depok, Kamis (2/11/2023).
Menurut Ismail Marzuqi, PKB akan menghormati sepenuhnya aturan kampanye yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu, dan mengakui Bawaslu sebagai wasit yang memiliki wewenang dalam mengawasi jalannya proses politik.
"PKB menyatakan keyakinannya bahwa Bawaslu akan menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak tebang pilih selama masa kampanye yang berlangsung," ujar Ismail Marzuqi.
Dalam persiapan menghadapi masa kampanye yang berlangsung selama 75 hari tersebut, Ismail Marzuqi dan PKB menyatakan kesiapannya untuk bertanding.
Baca Juga: CBR Series Antar Astra Honda Raih Dua Gelar Juara Nasional di Mandalika Racing Series
"Mulai dari hari ini, PKB siap untuk bertanding dan bersaing dengan semangat positif. Yang terpenting, mari kita jalani politik ini dengan riang gembira. Jika politik dijalankan dengan riang gembira, maka pemilu akan berjalan dengan suasana yang sejuk dan damai," katanya yang juga Caleg DPRD Kota Depok Dapil Cilodong dan Tapos.
Ismail Marzuqi menegaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan secara berkelanjutan di masyarakat, bukan hanya menjelang pemilu, tetapi juga melalui berbagai kegiatan partai dan kegiatan dewan yang berasal dari PKB selama menjabat.