Sementara itu, Chandra Rahmansyah menerangkan, selama puluhan tahun Kota Depok berdiri, hanya memiliki satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Nantinya, jumlah itu akan bertambah sesuai kebutuhan.
"Bahkan, sampah nanti kami akan buat dengan konsep ekonomi sirkular, maka nanti kami bisa buat BUMD, apalagi yang lain. Sehingga BUMD itu nanti akan berklolaborasi dengan swasta dan pasti akan tercipta lapangan kerja yang baru," ujar Chandra Rahmansyah.
Di sisi lain, beber Chandra Rahmanyah, pihaknya tidak akan membiarkan adanya anak di Kota Depok yang putus sekolah, lantaran terkendala masalah biaya. Apalagi, ada pungutan liar saat masuk sekolah negeri.
"Masalah pendidikan, kami tidak akan biarkan anak mau sekolah harus nyogok, harus bayar sekolah negeri Rp1-10 juta pak, kalau perlu nanti kami seret ke KPK, apabila ada sekolah di Depok yang memungut seperti itu," papar Chandra Rahmansyah.
Baca Juga: 16 Ribu Suara Anggota PPKLI Kota Depok Dipersembahkan untuk Supian Suri dan Chandra Rahmansyah
Bahkan, kata Chandra Rahmansyah, pihaknya akan membuat skema untuk menyekolahkan anak tidak mampu tidak sekolah swasta yang biayanya ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
"Dan pastinya anak yang belum dapat sekolah negeri, dan sekolah negerinya belum ada, akan kita dorong ke bangku swasta, pemerintah kota yang bayarkan nanti," jelas Chandra Rahmansyah. ***