RADARDEPOK.COM - Anggota DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, mendukung penuh kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, soal larangan dan pengendalian alih fungsi lahan.
Kata dia, Pergub 11 tahun 2025 adalah kebijakan tegas untuk menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus melindungi keselamatan masyarakat dari potensi bencana.
"Banyaknya pembangunan yang tidak sesuai peruntukan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, mulai dari hilangnya resapan air hingga meningkatnya risiko banjir dan longsor," kata Pradi Supriatna, Senin (1/12).
Baca Juga: Anggota DPRD Jawa Barat Pradi Supriatna : Teladani Akhlak Rasulullah dalam Maulid Nabi
Legislator Gerindra ini menerangkan, pentingnya peraturan gubernur yang memperkuat pengawasan, termasuk menghentikan praktik pembangunan ilegal, dan memastikan setiap penggunaan lahan patuh aturan tata ruang.
“Alih fungsi lahan bukan semata persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang aman dan sehat,” beber Pradi.
“Dengan lahan yang terjaga, daya dukung alam dapat dipertahankan, sumber air terlindungi, dan keberlanjutan ruang hidup bagi generasi mendatang dapat dijamin,” terang Anggota Komisi I ini.
Wakil rakyat Dapil Kota Depok – Kota Bekasi ini mendorong pemerintah kabupaten/kota serta para pemilik lahan, untuk mematuhi kebijakan tersebut.
“Sinergi antara pemerintah provinsi, daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah kerusakan meluas,” tegas dia.
Ia pun mengapresiasi langkah Gubernur yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pemulihan fungsi lahan, pemberdayaan masyarakat, hingga program penanaman pohon yang berkelanjutan.
“Ini langkah strategis yang harus kita dukung bersama. Lingkungan yang terjaga adalah fondasi pembangunan,” ujarnya.
“Saya harap kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dapat berjalan efektif dan konsisten di seluruh wilayah Jawa Barat,” pungkasnya. ***