RADARDEPOK.COM - Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat fokus penguatan regulasi dalam Raperda Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat paripurna DPRD Jawa Barat sebagai jawaban atas pendapat Gubernur Jawa Barat terkait Raperda tersebut.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna mengatakan, pemerintah dan DPRD punya tanggung jawab bersama untuk memastikan regulasi kebudayaan disusun secara komprehensif, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan.
“Pendapat gubernur merupakan kontribusi penting yang memperkaya penyempurnaan substansi Raperda. Komitmen bersama ini strategis untuk menjaga identitas kultural masyarakat Jawa Barat,” kata Pradi Supriatna, belum lama ini.
Pradi Supriatna menuturkan, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya harmonisasi dan integrasi berbagai peraturan daerah terkait kebudayaan yang telah ada, seperti Perda Bahasa Daerah, Perda Kesenian, dan Perda Warisan Budaya.
“Integrasi tersebut dinilai perlu dilakukan secara cermat agar tidak menghilangkan mandat strategis yang selama ini telah berjalan,” terang Pradi.
“Harmonisasi regulasi harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai penyederhanaan aturan justru melemahkan upaya pelestarian budaya,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus pada penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan HKI Komunal sebagai bagian penting dalam menjaga dan melindungi aset budaya lokal Jawa Barat.
“Pelibatan seniman, budayawan, serta masyarakat adat dalam proses penyusunan kebijakan juga krusial, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar responsif dan kontekstual,” terang Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini.
Ia turut menyoroti pengaturan wilayah kebudayaan berbasis bahasa, seperti Sunda Priangan, Melayu Betawi, dan Cirebon Dermayu. Pengelompokan tersebut diingatkan, agar tak menimbulkan segmentasi budaya yang berpotensi memecah.
“Interaksi budaya adalah kekuatan Jawa Barat. Karena itu, pengelompokan wilayah budaya harus tetap menjaga prinsip keberagaman dalam kesatuan,” ucap Pradi.
“Kami berkomitmen agar pembahasan Raperda ini menghasilkan regulasi terbaik yang mampu melindungi dan memajukan kebudayaan Jawa Barat,” tandas wakil rakyat Dapil Kota Depok – Kota Bekasi ini. ***