RADARDEPOK.COM–Kota Depok kembali menjadi kota yang memiliki indeks toleransi rendah, namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini kota dengan sebutan Kota Belimbing mengalami kenaikan tingkat yang sebelumnya berada paling bawah kini ditempati Cilegon.
Pimpinan Persekutuan Greja-greja Indonesia (PGI) Kota Depok, Mangaranap Sinaga, menjelaskan bahwa dirinya mengetahui dasar penelitian yang dilakukan Setara Institut terhadap Kota-kota Intoleransi di Indonesia.
“Ketika kita launching dan pemberian penghargaan kepada kota-kota toleran sekaligus, pengumuman indeks kota toleransi saya hadir diundang oleh Setara Institute, jadi saya dengar langsung dan ikut apa yang menjadi dasar penelitian sehingga keluar indeks kota toleransi jadi 94 kota besar yang dilakukan penelitian baik kota madya maupun kabupaten,” jelas Mangaranap Sinaga pada Radar Depok
Dirinya juga menambahkan, bahwa Setara Institut sudah sempat memberitahu Pemerintahan Kota Depok penyebab rendahnya indeks toleransi Kota Depok.
“Setara sudah notice pemkot depok terkait hal ini, dalam arti mereka sudah memberitahu wlikota depok ini penyebab kota depok menjadi intoleransi, menurut setara institute program pemkot depok mengikuti agama yang dianut pemimpin, jadi setara memakai dasar penelitian melihat dari program favorit sesuai dengan agama yang dianut pemimpin” jelas Mangaranap.
Menurutnya yang sudah lama berkecimpung dalam dunia lintas agama dan sempat menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) selama sepuluh tahun, menurutnya Kota Depok memiliki komunikasi yang baik antar sesama pimpinan umat beragama.
“Saya juga yang main disosial lintas agama Kota depok, forum pemuda lintas agama di Kota Depok, kita tuh berusaha membuat Depok ini toleran, Depok itu bagus dan secara komunikasi antara pimpinan umat beramaga dan bahkan turun ditingkat pemuda semua itu terjalin dengan baik” ungkapnya.
Baca Juga: Rafi Nail Arts : Kuku Cantik, Hasil Berkualitas, Buruan Cek Selengkapnya
Lebih lanjut, ia mengatakan masalah toleransi ini harus mengikut sertakan dukungan dari pemerintah Kota Depok yang perlu menindak jika ada pelanggaran intoleransi.
“Tetapikan tidak bisa hanya rakyat saja yang melakukan ini, ini juga harus sejalan dengan policy atau kebijakan dari pemerintah kota dan juga dukungan pemerintah kota atas tindakan kalau ada yang intoleran,” lanjutnya.
Sementara itu, Mangaranap melihat respon Walikota Depok menjadi sinyal yang kurang baik buatnya karena dia mengharapkan seperti halnya Walikota Bogor, dimana sosok Walikota diharapkan cepat mengambil tindakan.
“Seharusnya mampu seperti bogor misalnya mencegah dan mengehentikan tindakan itu dengan mencari solusi sepeprti kasus Yasmin, ada masalah walikota nya dengan cepat memanggil semua majelis agama dan berembuk sama sama dan diluncurkan melalui program kota.” ungkapnya.
Melihat 3 tahun berturut-turut Mangaranap sangat sedih, karena dirinya dan teman-teman lintas agama sudah berjuang membangun sikap toleransi khusus nya di Kota Depok.
Baca Juga: Mohamad Feriadi Soeprapto Kembali Dinobatkan Sebagai 50 Indonesia Best CEO Awards 2023
“3 Tahun berturut turut dipaling bawah bahkan di tahun lalu paling rendah, tahun ini juga gak signifikan perubahannya kebetulan ada yang turun di Cilegon yang walikota tanda tangan sepanduk, itu terselamatkan karena ada kasus di Cilegon, kalau tidak sekali lagi depok urutan terendah,” jelasnya.