DIPERBAIKI : Salah satu rumah warga Kelurahan Cipayung saat proses penyelesain perbaikan dari bantuan RTLH Pemkot Depok. Foto: Ade/Radar Depok RADAR DEPOK.COM - Rencana pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam bentuk barang, mendapat tanggapan sinis dari para wakil rakyat, terlebih yang duduk di Komisi C DPRD Kota Depok. Seperti yang diutarakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Masturo, yang menilai bila langkah tersebut tidak efektif. "Jadi pelaksanaannya tidak leluasa. Misalkan adanya bantuan berupa uang tunai, akan dimaksimalkan dan bantuan dari warga," kata Edi kepada Radar Depok, kemarin Oleh karena itu, jika RTLH diberikan berupa barang, Edi dengan tegas tidak akan menyetujui. Pasalnya, untuk pengawasan, lebih efektif bila bantuan berbentuk uang tunai, yang dikelola dari tingkat kelurahan, LPM, dan RW saat ini yang sudah berjalan ditiap kelurahan. “Ketika apa yang dibutuhkan mereka (penerima bantuan,red) inginkan tidak sesuai dengan pengajuan. Bila bantuan itu berupa barang,” tuturnya. Anggota Komisi C DPRD Kota Depok lainnya, Tajudin Tabri pun tidak menyetujui jika dana bantuan RTLH berupa barang material. Ia pun melihat jika potensi penyelewengan (jika bantuan dalam bentuk uang) kemungkinan kecil terjadi. “Saya rasa kalau penyelewengan tipis. Kan sebelum diterima sudah dipotong Rp2 juta untuk biaya SPJ,” kata Tajudin. Menurut Politisi Golkar ini, jika bantuan berupa barang, maka perlu ada perubahan aturan. “Nanti kasihan penerima RTLH. Tunggu peraturan baru lagi,” katanya. Ia mengatakan, penerimaan RTLH dari dana APBD Kota Depok sebanyak Rp20 juta. Itu pun belum dipotong pajak atau administrasi. “Bisa diterima Rp18 juta,” katanya. Selain itu tambah dia, bantuan RTLH di tahun ini tidak masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Melainkan RTLH itu masuk di aspirasi Dewan. “RTLH masuknya ke pokok pikiran (Pokir), bukan lagi ke Musrenbang. Kalau menurut saya itu bagus. Agar mudah dikontrol pelaksaanaya,” tuturnya. (irw)