Nurhasim Ketua Komisi A DPRD Kota Depok
RADAR DEPOK.COM - Tahun ini aparatur sipil negara ASN di Kota Depok kembali berkurang. Sedikitnya 176 ASN yang habis masa baktinya. Mereka pensiun.
Seiring masih berlakunya kebijakan moratorium (penundaan) penerimaan ASN dari pemerintah pusat. Tentu hal ini (pensiun) menjadi beban tersendiri bagi Pemkot Depok dalam menjalankan pemerintahan.
Ketua partai politik (parpol) di Depok memberi pendapatnya. Ketua DPD Partai Perindo Kota Depok, Anwar Nurdin mengatakan, kekurangan ASN di jajaran Pemerintah Kota Depok tidak berdampak pada pelayanan.
Memang, itu sudah diatur sesuai tenggat waktu dalam undang-undang yaitu moraturium Presiden Indonesia 2014. “Dari sisi itu, habisnya masa bakti ASN adalah normatif saja,” kata Anwar, kepada Radar Depok, kemarin.
Malah kata dia, selama ini gaji dan biaya operasional ASN menjadi pos biaya yang terbilang besar dan memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pedapatan Belanja Negara (APBN).
“Padahal kalau dilihat dari sisi kualitatif layanan atas kebutuhan publik sehari-hari tetap jauh dari optimal. Bahkan masih diwarnai pungutan liar. Ini fakta dan jadi ironi ketika diperbandingkan dengan perjuangan terhadap mereka yang ikhtiar diluar jalur ASN,” katanya.
Untuk itu lanjut dia, Pemerintah tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan pusat harus bisa melakukan perketat seleksi pegawai baru dan kontrol kinerja ASN.
Tidak hanya itu saja, pemerintah pun harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat, dengan memberikan arahan program enterpreneurship. Sehingga peningkatan ekonomi kreatif dari level akar rumput yaitu warga bisa terbangun menjadi warga yang mandiri.
“Jadi tidak lagi ada yang berlomba-lomba melamar bekerja sebagai ASN, bahkan sampai menyogok segala untuk bisa masuk bekerja di intansi pemerintah. Ini kan yang selama ini terjadi dilapangan,” bebernya.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Nurhasim menambahkan, pihaknya telah melakukan kunjungan ke kementrian terkait atas kekurangan ASN di jajaran pemerintah. Dari kunjungan itu, kata Nurhasim memang pemerintah tidak membuka penerimaan ASN di tahun kemarin.
“Iya di daerah lain pun demikian kekurangan ASN, termasuk Depok,” kata Nurhasim.
Ia pun menyarankan agar Pemkot Depok, melakukan strategi untuk menjaring ASN yang berpotensi untuk mengisi kekosongan di pemerintah. Sehingga, pelayanan di instansi pemerintah tidak tergangu.
“Memanfaatkan (ASN) yang ada, karena ini sudah menjadi kewenagan pemerintah pusat, soal ASN. Tapi pemerintah Kota Depok harus meminta sebagai langkahnya,” tutupnya. (irw)