RADAR DEPOK.COM - Anggota DPRD Kota Depok akan mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Depok tahun depan. Alasannya, karena proses ini acapkali masih ditemukan keluhan warga.
“Contohnya ada yang mengaku tidak punya surat keterangan miskin tapi miskin. Padahal kita sudah punya data base satu pintu untuk warga tak mampu,” kata Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Hafid Nasir kepada Radar Depok, kemarin.
Dengan data tersebut, jelas dia, maka hanya yang tertera saja yang bisa masuk melalui jalur afirmasi. Sehingga tidak serta merta semua yang tidak mampu bisa masuk ke sekolah negeri. “Ini karena juga terbatas daya tampung. Kuota siswa tidak mampu diatur dalam Undang-Undang yakni sebesar 20 persen,” katanya.
Dalam waktu dekat ini, sambung dia, pihaknya akan meminta waktu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait evaluasi pelaksanaan PPDB SMA/SMK.
Sedangkan untuk tingkat SMP dan SD juga akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Depok.
“Salah satu yang akan dibahas adalah sistem zonasi yang tahun ini diberlakukan pemerintah pusat. Sistem zonasi ini bagus untuk penyebaran siswa agar tidak kumpul di satu tempat,” ucapnya.
Politikus PKS ini, juga mendorong Pemerintah Kota Depok agar segera membangun sekolah-sekolah negeri, mengingat daya tampung yang tidak mencukupi.
“Tahun ini ada tiga SMP baru yang dibangun yakni SMPN 22 di Cinere, SMPN 25 dan SMPN 26. Sedangkan tahun depan rencana mau bangun tiga SMP lagi yakni SMPN 21, SMPN 23 dan SMPN 24. Lokasi nya untuk SMPN 21 di Leuwinanggung sedangkan SMPN 23 dan 24 di Beji,” ungkapnya.
Dia menuturkan untuk tahun depan diharapkan, tidak akan ada lagi sekolah filial atau sekolah pagi dan siang. Ia mengungkapkan pada zaman era Dinas Pendidikan yang terdahulu adanya kelas filial karena pemerintah melihat animo orangtua yang tinggi ingin sekolahkan anaknya di negeri tapi tidak tertampung.
“Akhirnya ketika itu dibuka kelas filial. Padahal itu tidak efektif dalam belajar. Saat ini kami ingin tuntaskan sekolah-sekolah yang menumpang agar segera bangun sehingga tidak ada konsep filial, nggak ada sekolah pagi dan siang,” paparnya.
Jika dilihat dari jumlah sekolah untuk SMP yang saat ini akan miliki 26 sekolah, menurutnya hal itu masih minim.
“Untuk SMP dibutuhkan 6-7 SMP lagi. Jika bicara APK untuk tingkat SMP itu 86 persen artinya ketika ada 100 orang yang daftar,hanya 86 orang yang diterima. Sedangkan untuk SMA, APK nya sekitar 76 persen, artinya 100 orang yang daftar hanya 76 yang diterima. Sisanya tidak tertampung, ” ujarnya.
Dirinya juga berharap kepada orangtua agar tidak memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah negeri.
“Kami juga harus perhatikan sekolah swasta, jangan sampai sekolah swasta kosong karena minat orangtua untuk sekolahkan anaknya ke negeri itu tinggi. Harus ada kesadaran juga dari orangtua. Mereka berpikir jika sekolah negeri itu semuanya gratis, padahal kan tidak selalu begitu. Kita harus lihat juga kemampuan anaknya,” tandasnya.
Terpisah, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Depok Sariyo Sabani, mengatakan Dinas Pendidikan Kota Depok akan membangun sejumlah sekolah tahun ini.
Untuk sekolah dasar akan dibangun ruang kelas baru di 19 sekolah dengan total sekitar Rp 16.091.000.000. Ia menyebutkan, untuk SMP ada tiga sekolah pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Antara lain SMPN 20, SMPN 25, dan SMPN 26 dengan nilai total sekitar Rp 39.715.547.200.
“Untuk pelaksanaan pembangunannya dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Tahap ini prosesnya masih lelang di BLP (Badan Layanan Pengadaan),” kata Sariyo. (irw)