SERMONI: Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, didampingi Ketua BPKK DPP PKS, Wirianingsih, bersama para pimpinan BPKK, serentak membunyikan angklung tanda dimulainya Gerakan Jumat Berkah, pada acara Memaknai Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional 2017 di halaman kantor DPD PKS Kab. Bogor, Minggu (6/8). Foto : IST RADAR DEPOK.COM, BOGOR - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS memaknai Hari Keluarga Nasional (HKN) dan Hari Anak Nasional (HAN) 2017, dengan mengadakan sebuah acara yang digelar di halaman kantor DPD PKS Kabupaten Bogor, Minggu (6/8). Dimana dalam kegiatan tersebut, dihadiri Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, Bupati Kabupaten Bogor, Nurhayati dan tokoh-tokoh masyarakat Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Wirianingsih mengatakan, kegiatan yang juga bertaburan hadiah dan lomba keluarga tersebut, dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada anak-anak, keluarga dan lembaga atau institusi, yang dianggap memiliki keunggulan dan kepedulian pada pembangunan ketahanan keluarga. “Kami membuat acara ini, untuk memberikan semangat kepada mereka yang memang kerap berjibaku dengan dunia anak dan juga ketahanan keluarga. Jadi, ini bentuk apresiasi,” ucapnya. Wirianingsih menuturkan, program-program pemerintah, serta kebijakan publik yang dikeluarkan, perlu berorientasi pada kepentingan terbaik keluarga. Singkatnya, pemerintah perlu menegaskan prinsip kebijakan yang pro keluarga. Komitmen pembangunan yang pro keluarga, mensyaratkan tidak hanya dianggarkannya program-program untuk melahirkan keluarga kokoh. Namun, juga dihindarinya program-program yang dapat melemahkan keluarga, termasuk program pembangunan infrastruktur. “Di sektor perijinan, kebijakan pro keluarga perlu menelaah dampak dari sebuah usaha atau pembangunan fisik, terhadap ketahanan keluarga di sekitarnya sebagai prasyarat diterbitkannya ijin. Jadi, perlu kebijakan pembangunan yang komprehensif agar kepentingan ketahanan keluarga terakomodir,” terangnya.. Apalagi, dalam waktu dekat ini, puncak bonus demografi pada 2028 – 2031. Dimana pada tahun tersebut, diperkirakan jumlah penduduk berusia produktif, ada 180 juta jiwa dan yang berusia non produktif sebanyak 60 juta jiwa. Dalam waktu yang kurang dari satu dasawarsa, harus disiapkan semuanya. Agar momentum bonus demografi, menjadi berkah bagi Indonesia. BPKK DPP PKS mencermati ada beberapa tantangan yang membutuhkan antisipasi serius menuju pada keunggulan SDM ketika puncak bonus demografi. Diantaranya, kualitas SDM, fenomena generasi digital native dan masalah sosial anak “Terobosan yang dilakukan dalam menyukseskan bonus demografi, adalah partisipasi keluarga dalam pembentukan SDM unggul. Mengingat betapa pentingnya tugas keluarga dalam menyiapkan SDM unggul, sudah sewajarnya bila Negara memfasilitasi segenap keluarga di Indonesia agar berketahanan prima,” katanya. (peb)