RADAR DEPOK.COM – Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, hadir dalam pembagian Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional kepada 7.200 warga Jabodetabek, di kawasan Car Free Day (CFD), Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Minggu (20/8).
Adapun dari jumlah tersebut, 1.000 orang diantaranya merupakan warga Depok, yang meliputi warga Pondok Jaya dan Bojong Pondok Terong. Pemberian sertifikat secara gratis ini, dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
“Tentu saya sangat bersyukur. Pembagian sertifikat ini memang program nasional,” ujar Pradi kepada Radar Depok, di Balaikota Depok, kemarin.
Ia mengatakan, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (membagikan sertifikat gratis) sebagai bentuk pembelajaran kepada masyarakat, bila mengurus sertifikat itu mudah. Tak sulit, seperti yang mungkin selama ini dipikirkan. “Sebab banyak warga yang malah mengurus sertifikat tanahnya, dengan alasan sulit. Padahal tidak,” terangnya.
Mengutip omongan presiden, lanjut Pradi, tak ditampik jika mayoritas masyarakat Indonesia belum memiliki sertifikat hak atas tanahnya atau mungkin terlambat memiliki. Salah satu penyebabnya, kekurangan tenaga tukang ukur tanah yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Jika demikian, bisa ambil tenaga dari outsourcing. Baru 30 persen masyarakat Indonesia yang punya sertifikat. Saya yakin warga Depok juga banyak yang belum punya,” tegas Politikus Gerindra ini.
Lebih lanjut, kata dia, lambatnya warga dalam memperoleh sertifikat, akan berpotensi menimbulkan konflik. Konflik antar keluarga, dan konflik antara individu warga dengan pemerintah. “Tidak bagus. Bisa pula (lambat sertifikat) menghambat proses pembangunan. Di Depok, makanya saya minta (ke BPN) bisa memperbaiki sedari sekarang,” tegasnya. (irw)