RICKY/RADAR DEPOK POSITIF: Salah satu peserta sedang mengajukan pertanyaan saat Saresehan 'Perlindungan Keluarga dari Prilaku Seks Bebas dan Pornografi' yang digelar RKI Kota Depok di Rumah Makan Pondok Laras, Kecamatan Cimanggis, Selasa (20/3).
Sarasehan bertajuk 'Perlindungan Keluarga dari Prilaku Seks Bebas dan Pornografi' garapan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kota Depok yang digelar di Rumah Makan Pondok Laras, Kecamatan Cimanggis, mendapat apresiasi dan respon positif dari peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.
LAPORAN: Ricky Juliansyah
Niat baik Insya Allah hasilnya akan baik pula. Demikian juga dengan program dan kegiatan positif yang digarap Rumah Keluarga Indonesia (RKI) badan otonom dibawah koordinasi Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Kota Depok yang mendapat apresiasi dari pesertanya.
Seperti Selasa (20/3) kemarin, Sarasehan bertajuk 'Perlindungan Keluarga dari Prilaku Seks Bebas dan Pornografi' garapan RKI Kota Depok ini mendapat apresiasi dari peserta yang hadir. Seperti dari Ketua Umum Yayasan Anugerah Ilahi Depok, Sulistiati. Ia menyampaikan apresiasi terhadap RKI Kota Depok dan memberikan masukan agar ada database tentang permasalahan keluarga dan perlu adanya kemitraan dalam gerakan peningkatan ketahanan dan perlindungan keluarga ini.
Kemudian dari Ketua komite Miftahul Ulum, Depok, Rita yang menyampaikan agar RKI dapat menyebarkan informasi, seperti pada sarasehan ini dengan menyampaikan ke berbagai lapisan masyarakat dalam bentuk edukasi, sosialiasi dan penyuluhan, baik ke orang tua maupun ke sekolah-sekolah.
“Memang kami mengundang dari pemilik yayasan sekolah, PAUD dan perwakilan wali murid, mereka apresiasi. Kami pun berharap agar kedepannya bisa bermitra dengan RKI Kota Depok,” ucap Bidang Kajian Ketahanan Keluarga RKI, Lusi Enanda.
Dari saresehan kemarin, terdapat tiga poin penting dari masukan peserta, yang nantinya akan di follow up dan diserahkan kepada Pemkot Depok terkait perlindungan keluarga dari perilaku seks bebas dan pornografi, yakni menolak segala bentuk aktivitas dan penyebaran pornografi dan seks bebas, kemudian mengacu kepada Perda No.9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, dibutuhkan sosialisasi penerapan kepada seluruh elemen masyarakat, dan terakhir dibutuhkan perlindungan dan pencegahan dari prilaku seks bebas dan pornografi dalam bentuk kebijakan, dimana pihaknya mendorong adanya kebijakan nasional yang menguatkan perlindungan terhadap institusi dan ketahanan keluarga.
“Follow up selanjutnya dari peserta meminta RKI mengadakan sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah mereka. Dari kami siap saja untuk penyuluhan seperti itu. RKI memang rutin mengadakan seminar parenting. Namun tergantung moment. Acara kemarin pun berasal dari beberapa kasus yang ditangani, klien kami yang meminta agar isu ini dimunculkan agar tidak mencuat serta hilang begitu saja,” papar Lusi.
Kata dia, konseling yang RKI lakukan sementara tahap awal di tingkat kota, di Rumah Khidmad yang berada di Jalan Beringin Margonda atau di DPD PKS Kota Depok yang sementara menjadi tempat konseling lantaran belum memiliki tempat sendiri. Di tahun lalu pihaknya menangani tujuh hingga delapan kasus, karena keterbatasan SDM.
“Jadi kalau mau konseling janjian ketemu di mana.nanti lewat perjanjian dulu, tergantung jadwal psikolognya juga. Ini sudah dilakukan sejak awal 2017. Sementara ini kami coba bermitra dengan masyarakat, kalau butuh penyuluhan, insya Allah kami siap,” ucap Lusi. (*)