RICKY/RADAR DEPOK ORASI POLITIK: Disaksikan Cagub Jabar, kang Hasan, pengurus dan ribuan kader, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menyampaikan orasi politiknya saat Apel Siaga Kader PDI Perjuangan Kota Depok di Gedung Samina, Sukmajaya.DEPOK - Melihat kesolidan pengurus dan kader DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, TB Hasanuddin – Anton Charliyan (Hasanah) harus menang di Kota Sejuta Maulid, dengan target 60 persen.
“Hasanah ya harus menang di Depok,” tutur Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo saat ditemui Radar Depok.
Terkait hasil survei yang masih rendah, ia tidak terlalu memusingkan persentasenya. Sebab, dari survei internal sendiri, pasangan nomor urut dua ini mengalami kenaikan per periode. Selain itu, untuk Kota Depok sendiri, seluruh mesin partai sudah total bergerak.
“Bergerak bagaimana kita memenangkan Hasanah dengan berbagai macam sosialisasi,” kata pria yang akrab disapa HTA ini.
Sementara itu, TB Hasanuddin mengaku optimistis mampu merebut 60 persen suara di Kota Depok untuk Pilgub Jabar 2018 mendatang. Pria yang akrab disapa Kang Hasan ini menuturkan, target Depok terbilang realistis dan dapat diwujudkan.
Pasalnya, dalam setiap kunjungannya ke setiap daerah, antusiasme kader berlambang moncong putih itu luar biasa. "Antusias 60 persen. Kita harus merebut 660 ribu suara," kata Kang Hasan.
Kota Depok terdiri dari 3.000-an TPS dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1,1 juta. Jika satu TPS ada 300 hingga 400 pemilih, maka Kang Hasan menginginkan 200 suara setiap TPS bisa diraih.
"Kami tadinya menargetkan sekitar 40 persen, tapi katanya tidak bisa, berdasarkan pengalaman kemarin jadi 60 persen. Bagus, kader yang baik begitu. Itu hebat," ucap kang Hasan.
Mantan pengawal Presiden BJ Habibie ini menambahkan, jika kader bertemu masyarakat, Kang Hasan menyampaikan amanah dirinya dengan Kang Anton untuk memimpin Jabar.
"Kami sumpah tidak akan korupsi dan tidak akan maksiat. Demi Allah kami tidak mentolerir dan mentoleransi perbuatan korupsi," tegas Kang Hasan. (cky)