FOTO: Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono DEPOK - Politikus PKS, Imam Budi Hartono menilai pemerintah tidak percaya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya untuk mengurus daerah. Ini merujuk dari pelantikan M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan Gubernur Jawa Barat dua periode (2008-2013 dan 2013-2018). Anggota DPRD Jawa Barat ini menilai, ada beberapa alasan dari Menteri Dalam Negeri yang sulit dimengerti dengan menempatkan polisi sebagai Pj Gubernur Jabar. Ia mengungkapkan, di awal 2018 ketika mencuat berita akan ada Pj Gubernur dari kalangan kepolisian publik sudah menolak. “Dulu begitu tersiar kabar tersebut, publik sudah banyak yang menentang,” tutur pria yang akrab disapa IBH ini kepada Radar Depok. Bahkan, sambung IBH,  berita yang mengabarkan tentang Jabar daerah rawan konflik menjadi polemik,  karena pihaknya merasa Jabar aman-aman saja walaupun sudah beberapa kali menggelar Pilkada. “Aman-aman saja, kenapa dibuat isu yang kurang baik untuk Jabar oleh pejabat, membuat rakyat bertanya-tanya, ada apa sebenarnya,” paparnya. Seharusnya, Pj Gubernur sebdiri dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri), ia menilai hal tersebut lucu karena Polri dibeti tugas di luar tupoksinya. “Jadi menimbulkan banyak pertanyaan negatif ada apa dengan pemerintah pusat, merendahkan sdm-nya sendiri tidak bisa mengurus daerah, atau ada kepentingan politik menjelang Pilkada,” pungkasnya. (cky)