Program Kemensos RI untuk Entaskan Kemiskinan, Pemerintah Design Perlindungan Sosial Komprehensif

Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI
LAPORAN : Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi Sekjen Kemensos Hartono Laras (kiri) dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemenso RI Harry Hikmat (kanan) memamparkan capaian kinerja 4 tahun pemerintahan JKW-JK bidang sosial di kemensos,hari ini.

Pemerintahan Jokowi-JK secara serius menggarap strategi kebijakan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang bertujuan untuk pengurangan beban orang miskin serta peningkatan pendapatan orang miskin dan rentan yaitu 40 persen penduduk terbawah.

Laporan : Ricky Juliansyah

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630 ribu penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk. Turun 1,82 juta penduduk dibandingkan Maret 2017 sebesar 27,77 juta penduduk. Prosentase penurunan kemiskinan turun menjadi 9,82 persen pada Maret 2018 dari 10,12 persen pada September 2017 atau dari 10,64 persen pada Maret 2017. “Strategi disusun dengan membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif salah satunya melalui restrukturisasi bantuan sosial melalui perluasan cakupan dan peningkatan desain program,” kata Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Jakarta, Rabu. Harry menjelaskan, capaian ini menurut BPS disebabkan bansos tunai meningkat 87,6 persen. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkat hingga 10 juta KPM tahun 2018, pada tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 98,7% dan penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal. Menurut Harry, salah satu program prioritas nasional untuk penanganan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Ada lima tujuan PKH yaitu meningkatkan taraf hidup KPM, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Pada era pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014, cakupan jumlah KPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 menyasar 3,5 juta KPM kemudian cakupan terus diperluas pada tahun 2016 menjadi 6 juta KPM dan tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 10 juta KPM. “Tahun 2014 anggaran bansos PKH sebesar 5,6 triliun. Presiden Jokowi menjadikan PKH sebagai program prioritas nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga anggaran bansos PKH meningkat tajam pada tahun 2018 menjadi 19,4 triliun,” papar Dirjen. Badan Kebijakan Fiskal merilis efektifitas bansos pada tahun 2014 – 2015, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai paling efektif dalam menurunkan gini ratio (-0,04) dan penurunan angka kemiskinan (-0,15), walaupun anggaran lebih kecil dari bantuan sosial dan subsidi lainnya, PKH berdampak paling besar terhadap penurunan gini ratio dan angka kemiskinan. “Hal ini menjadi salah satu pertimbangan perluasan sasaran KPM,” tutur Harry. Berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan dampak yang signifikan terhadap korban bencana khususnya kelompok rentan mendapatkan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat, pemulihan dan penguatan sosial pasca bencana bagi korban bencana serta masyarakat kembali berfungsi sosial. Komitmen pemerintah dalam strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan secara serius, "Dengan berbagai strategi program perlindungan sosial tersebut, diharapkan target Presiden RI bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi ke 8,5 persen hingga 9,5 persen akan tercapai", tutup Harry. (*)

Program Kemensos RI untuk Entaskan Kemiskinan, Pemerintah Design Perlindungan Sosial Komprehensif

Pemerintahan Jokowi-JK secara serius menggarap strategi kebijakan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang bertujuan untuk pengurangan beban orang miskin serta peningkatan pendapatan orang miskin dan rentan yaitu 40 persen penduduk terbawah.

Laporan : Ricky Juliansyah

Tags

depok

berita depok

Kementerian Sosial

Menteri Sosial

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat

Agus Gumiwang Kartasasmita

Terkini

Hadiri Musda PAN Depok, Pradi Supriatna Pastikan Koalisi Partai Pengusung Supian Suri - Chandra Rahmansyah Solid

Anggota DPRD Jawa Barat Pradi Supriatna : Pembangunan Harus Berdasarkan Ketahanan Lingkungan

Babai Sepakat Langkah KDM : Biar Perizinan di Depok Jangan Main Mata, Pembangunan Lebih Tertata!

Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat Dorong Penguatan Raperda Pemajuan Kebudayaan, Pradi Supriatna : Jaga Identitas Kultural

Ketua Komisi B Hamzah Paparkan Strategi Realistis Jadikan Depok Destinasi Wisata Lokal, Ini yang Bisa Dilakukan

Rakercab, Partai Demokrat Kota Depok Tancap Gas Buru 5700 Saksi Militan!

Kebersihan Toilet SMPN 1 Depok Disorot Legislator Partai Gerindra Qory Hatmalina : Ini Peringatan Serius bagi Sekolah Favorit!

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari : Festival Perahu Naga Ajang Promosi UMKM

Seruan Chandra Rahmansyah Walikota Menggema di Rakercab Partai Demokrat Kota Depok : Seluruh Kader Kepalkan Tangan!

Wakil Walikota Depok Menolak Lupa Kontribusi Partai Demokrat Menangkan Pilkada : Berikan Surat Rekomendasi Pertama untuk Pasangan Supian dan Chandra!

Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna Dorong Pemenuhan RTH 30 Persen dan Penguatan Ketahanan Lingkungan dalam Perencanaan 2027

Polemik Pabrik Dimsum dengan Warga di Curug Depok, Edi Masturo : Izin Sudah Ada, Serap Tenaga Kerja

Anggota DPRD Jawa Barat Pradi Supriatna Sambut Baik Gelar Doktor Ketua PCNU Depok : Bermanfaat untuk Masyarakat Banyak

Ketua PCNU Depok Raih Gelar Doktor di UI, PSI : NU Punya Peran Strategis Kolaborasi Semua Elemen

Cut Afrida Yani Yakin Nahkoda Baru PDI Perjuangan Depok Makin Solid dan Telurkan Program Brilian

DPW Gema Bangsa Jawa Barat Perkuat Sinergitas Jelang Deklarasi dan Rapimnas 2026

Program Rp300 Juta untuk RW, Anggota DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra : Alokasikan Juga Buat Pemuda

Samsul Hidayat Perjuangkan Aspirasi Warga Desa Cariu, Mulai dari Penerangan Jalan hingga Penanganan Sampah

Anggota DPRD Jawa Barat Pradi Supriatna Dukung Penuh Inovasi Bahan Bakar Bobibos : Penghormatan Terhadap Kreativitas Warga

H Iman Yuniawan Konsisten Perjuangkan Penambahan SMP Negeri di Cipayung, Lokasinya Bisa Akomodir Anak Sekolah di Tiga Kelurahan