RICKY/RADAR DEPOK POSITIF : Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna berfoto dengan narasumber dan peserta Kursi yang diselenggarakan Koordinator Jaringan DEEP Kota Depok di Aula STEI SEBI Jalan Raya Parung, Kelurahan Curug, Bojongsari, Minggu (24/2).
DEPOK - Meningkatkan peran dan partisipasi kaum milenial Kota Depok, pada Soft launching Koordinator Jaringan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Kota Depok diadakan kursus singkat (Kursi) di Aula STEI SEBI Jalan Raya Parung, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Minggu (24/2).
Dalam Kursi perdana yang mengusung tema 'Peran Kaum Milenial di Pemilu 2019' dibuka Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dan dihadiri Direktur DEEP, Yusfitriadi, Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana, Komisioner KPU Kota Depok, Habibi dan diikuti sekitar 75 peserta dari perwakilan pelajar dan mahasiswa yang ada di Kota Depok.
Dalam kesempatan itu, Pradi Supriatna mengatakan, jumlah pemilih milenial pada Pemilu 2019 cukup signifikannya. Sehingga, para pemilih generasi milenial di Kota Depok harus diberikan pemahaman dan pendidikan politik serta demokrasi.
“Jangan sampai mereka apatis terhadap pesta demokrasi, mereka harus menggunakan hak konstitusionalnya,” kata Pradi usai acara.
Menurut Pradi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini, pemilih milenial adalah pemilih yang bisa menentukan pilihannya dalam pemilu 2019 dengan cerdas dan bertanggungjawab, ketika tidak mengenal terlebih dahulu rekam jejak para caleg dan calon presiden dan wakil presiden.
“Saya mengapresiasi kepada DEEP yang mampu membangun tradisi pendidikan politik dan demokrasi untuk kalangan milenial yang tidak banyak lembaha melakukan itu,” ucap Pradi.
Dalam sambutan pengantarnya Direktur DEEP, Yusfitriadi menyatakan tantangan krusial yang dihadapi oleh pemilih saat ini terlebih generasi milenial dalam pemilu 2019 adalah, melawan hoax dan ujaran kebencian yang setiap saat masuk ke dalam pikiran para pemilih, kemudian politik transaksional, selanjutnya politik Identitas, pemilih kalangan milenial akan sangat rentan terbawa arus politik identitas.
“Ini terjadi ketika menggunakan kemasan agama, suku dan ras demi mencapai kekuasaan,” kata Yusfitriadi.
Sementara, Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana menjelaskan, tentang Pemilu dan peran generasi milenial, terutama dalam hal sosial media, dimana mereka diharapkan dapat membantu pengawasan di sosial media dalam menangkal isu-isu hoax atau ujaran kebencian.
“Kemudian kepedulian mereka agar tidak asal posting. Melaporkan kepada kami bila ada posting-posting negative campaign. Kalau dari UU yang berlaku ada UU ITE, jadi bisa pidana umum. Apabila ujaran kebencian mengarah ke personal tertentu yang di luar unsur Pemilu,” kata Dede. (cky)