SERIUS : (kiri ke kanan) Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna saat ambil bagian dalam Rapat Terbatas tentang Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Senin (29/4).
RADARDEPOK.COM, DEPOK – Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna ambil bagian dalam Rapat Terbatas tentang Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Senin (29/4).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo ini, turut dihadiri jajaran Kabinet Kerja dan sejumlah kepala daerah.
Dalam sambutannya Presiden mengatakan, gagasan untuk pemindahan Ibu kota ini sebetulnya sudah lama sekali. Bahkan, telah ada sejak era Presiden Soekarno dan selalu muncul dalam setiap era pemerintahan.
“Tapi wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terencana dan matang,” ujarnya.
Jokowi menambahkan, pemindahan ibukota bukan berbicara jangka pendek. Tapi bicara kepentingan lebih besar dalam jangka panjang untuk menyongsong kompetisi Global.
“Ketika kita sepakat menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus. Yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis,” imbuhnya.
Jokowi melanjutkan, beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya.
“Kita contohkan banyak sekali, Korea Selatan, Brazil, Kazakhstan dan lain-lain jadi sekali lagi kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” tuturnya.
Namun demikian, dia menilai, agar pemindahan ibu kota bisa berjalan lancar butuh persiapan yang matang. Baik dari sisi pilihan lokasi, aspek geopolitik geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung, dan pembiayaan.
“Tapi saya meyakini Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” beber dia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Presiden.
Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.
Sehingga, sambung dia, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah. Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.
Alternatif ketiga, memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia. "Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa," kata Bambang.
Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna turut melontarkan pandangan pribadinya atas wacana ini. Kata dia, rencana pemindahan ibu kota masih harus dikaji lebih mendalam.
Kata dia, mesti dahulu memenuhi sejumlah kriteria, seperti letak geografis lokasi. Artinya, diusahakan minim akan gangguan potensi bencana alam dan konflik sosial. Ketersediaan sumber daya alam yang cukup.
“Misalnya soal air. Airnya nanti harus bebas dari pencemaran,” beber dia.
Lebih lanjut, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini menuturkan, ibu kota baru nantinya mesti pula terbuka akan budaya. Bisa menerima budaya dari wilayah lain. Parameter ketahanan keamanan patut pula menjadi perhatian.
“Harus juga diperhatikan ialah mobilisasi ASN, khususnya di kementerian. Ikut pindah atau bagaimana. Menurut pandangan saya, rencana ini adalah rencana besar. Butuh kajian besar pula. Saya yakin rencana ini untuk pula kebaikan masyarakat,” tandasnya. (cky/JPC/kom/**)