RADARDEPOK.COM, DEPOK - DPC Partai Demokrat Kota Depok menolak keras rencana Kongkres Luas Biasa (KLB) yang diusulkan sejumlah pendiri dan senior partai untuk pemilihan ketua umum baru. "Kami tentunya dengan keras menolak usulan tersebut," tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus kepada Radar Depok, Sabtu (15/6). Menurutnya, KLB bisa dilaksanakan ketika program partai tidak sejalan dengan AD/ART yang telah ditetapkan. Namun, selama ini, ketum dan pengurus menjalankan program sesuai dengan koridor yang telah ditentukan di AD/ART. "KLB hanya akan merusak tradisi dan tatanan demokrasi. Selama ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai bingkai AD/ART partai," tuturnya. Lebih lanjut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Depok ini menuturkan, pendiri dan senior seharusnya memberikan masukan positif untuk membangun Partai Demokrat menjadi semakin kuat dan besar. "Bukan langsung merapatkan untuk KLB. nanti, kalau seperti ini diakomodir, bakal dikit-dikit KLB dikit-dikit KLB. Ini menciptakan atmosfer yang buruk untuk kelangsungan Partai Demokrat ke depan," ujarnya. Edi menambahkan, seluruh kader boleh membicarakan persiapan kongres. Namun, hal tersebut untuk kongkres yang akan dilaksanakan bulan Mei 2020. "Itu kongres sesuai jadwal yang ditetapkan dalam AD/ARD. Dari sana, seluruh kader partai potensial diberi kesempatan untuk berjuang menangkan suara pemilih, yaitu ketua DPD, Ketua DPC, dan Unsur DPP," ungkapnya. Untuk itu, Edi berharap seluruh komponen yang ada dalam tubuh Partai Demokrat untuk tetap solid dalam mengibarkan panji Demokrat di wilayahnya masing-masing. "Demokrat partai besar dan hebat," pungkasnya. Sebelumnya, sejumlah senior dan pendiri Partai Demokrat yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat mendesak untuk segera dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB). Salah satu agenda yang diusulkan yakni memilih Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat atas usulan tersebut. “Saya sudah minta Sekretaris Dewan Kehormatan Yosef Badeoda mengundang anggota yang ada di tanah air membahas rapat masalah tersebut,” ujar Amir. Informasi saja, sedianya KLB Partai Demokrat dilaksanakan pada 2020 mendatang. Akan tetapi, sejumlah senior partai berlogo bintang mercy itu ingin agar hajatan akbar itu digelar paling lambat September tahun ini. Menurut Amir Syamsuddin, KLB adalah forum tertinggi partai. Atas dasar itu, keputusan untuk menggelarnya tidak bisa hanya berdasarkan desakan segelintir orang atau kader. “Kongres Luar Biasa adalah persoalan serius dan wajib diketahui terinformasikan secara nasional, dan tidak boleh dimunculkan apalagi dideklarasikan hanya oleh segelintir senior,” tegasnya. Amir pun menyayangkan sejumlah senior Partai Demokrat bisa mengumbar usulan itu ke publik. Padahal diketahui, berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, KLB digelar pada 2020. “Semua ada forum, waktu dan tempatnya untuk dikemukakan sesuai dengan ketentuan AD/ART. Yang senior tidak bisa mengesampingkan ketentuan-ketentuan tersebut,” ungkapnya. Beberapa waktu lalu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua mengatakan, KLB itu dilakukan untuk menyelamatkan partai menyongsong pemilu 2024. Max juga mengatakan, Partai Demokrat juga harus diselamatkan dari para kader yang selalu membuat gaduh. (cky/JPG)