politik

Warga Sekitar TPA Cipayung Perlu Kompensasi

Rabu, 13 November 2019 | 10:02 WIB
BERAKTIVITAS : Pekerja  menggunakan alat berat untuk mengeruk sampah di kawasan TPA Cipayung, Kecamatan Cipayung. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung menjadi momok bagi warga Kecamatan Cipayung. Kini keberadaannya sudah overload. Warga sekitar hanya merasakan dampak negatifnya, tanpa ada kompensasi. Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi ingin memperjuangkan hak tersebut. Ia mengungkapkan, Kota Depok bakal membuang sampahnya ke tempat Pengelolaan dan Pembuangan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut-Nambo. Selain mengeluarkan biaya untuk jumlah sampah yang dibuang, juga ada social cost terkait dampak lingkungan ke warga setempat. “Hal tersebut tidak jelas di TPA Cipayung. Artinya di Nambo saja yang dikelola provinsi, setiap daerah wajib menyisihkan anggaran untuk masyarakat terkait dampak,” ungkap Babai kepada Radar Depok, Selasa (12/11). Menurutnya, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang terkait persampahan secara nasional. Bahkan, dalam pengelolaannya juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. “Itu wajib hukumnya. Jika tidak dilakukan, ini namanya tindakan yang kurang baik. Bagian masyarakat kami, tidak mengerti sampai ke situ. Sehingga, mereka yang secara kebetulan sudah dipekerjakan merasa senang saja,” kata Politikus PKB ini. Sehingga, Babai akan meminta ke Pemkot Depok. Bahkan, dari dulu ia sudah ungkapkan, agar perhatikan masyarakat di lingkungan sekitar TPA Cipayung dengan memberikan kompensasi terhadap dampak lingkungan. “Itu juga diperhatikan, jangan sampai masyarakat resah dan mohon maaf, hanya merasakan baunya saja. Jika memang keadaan terus begini, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu di kemudian hari, ini seperti bom waktu saja,” tegasnya. Ia menilai, masih untung ada masyarakat yang mau berkerja dan dipekerjakan di TPA Cipayung. Namun, hal tersebut bukan kompensasi. Sebab, mereka bekerja dan wajib dibayar. Jika tidak bekerja, pastinya tidak akan dibayar. “Jadi itu bukan kompensasi. Ini salah satu yang akan pertanyakan, disamping alih teknologi terkait pengolahan sampah,” ucap Babai. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya

Tags

Terkini