Walikota Depok, Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Wacana yang didengungkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi Pilkada langsung mendapat respon dari Walikota Depok Mohammad Idris. Orang nomor satu di Kota Sejuta Maulid ini meminta agar jangan bimbang dalam menentukan kebijakan. “Wacana tersebut sudah lama, jika diangkat kembali, barangkali nanti wakil-wakil rakyat diputuskan saja, jangan selalu bimbang dan mengusulkan suatu kebijakan,” kata Mohammad Idris saat diwawancara Radar Depok usai Final Open Turnamen Volley Walikota Cup 2019 di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Pancoranmas beberapa waktu lalu. Untuk itu, sambung suami dari Elly Farida ini, kebijakan tersebut harus dipelajari dan dikaji dengan benar, jangan sampai kebijakan saat ini, bisa berubah-ubah di kemudian hari. “Konsisten saja, kan namanya kebijakan itu dengan kajian, kajian strategis ini harus melihat kedepan lebih jelas. Jangan sampai tahun ini seperti ini dan tahun depan ganti menteri, ganti lagi kebijakannya. Tapi, intinya terserah kepada rakyat,” ucap Idris. Sementara, Kementerian Dalam Negeri bakal mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam rapat bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Kendati demikian, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ini enggan menanggapi wacana Pilkada langsung diubah menjadi Pilkada tidak langsung, dimana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD provinsi dan kabupaten/kota. "Saya tidak menjelaskan, ingin menyampaikan bahwa kembali ke DPRD atau ke langsung, tidak. Yang saya katakan adalah, kita perlu melakukan evaluasi, karena ada dampak positifnya, dampak negatif juga ada," kata Tito Karnavian. Ia menerangkan, Pilkada langsung memang tidak memberikan dampak yang rata, lantaran ada daerah yang memang menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Namun, ada juga daerah yang gagal dengan menghasilkan pemimpin yang justru korupsi. "Nah ini mungkin sekali lagi, jawabannya adalah evaluasi dan kajian akademik. Saya sudah memulainya, saya minta kepada Balitbang Kemendagri, itu anggaran pakai semuanya untuk membuat evaluasi dengan lembaga yang reputasinya bagus dan dikenal objektif," jelasnya. Kemendagri, lanjut pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini, telah memerintahkan kepada Biro Pusat Statistik Kemendagri untuk membuat indeks democratic maturity atau kedewasaan demokrasi di setiap daerah. "Dari indeks tersebut, nantinya dapat dilihat daerah mana yang siap menerima Pilkada langsung dan daerah mana yang tidak siap menerima Pilkada langsung. Jangan kita kemudian memberikan single bullet, jadi memberikan satu tombak saja, yaitu digenalisir Pilkada langsung semua. Dampaknya ternyata kita lihat setelah 15 tahun, ada dampak-dampak negatif," tutup Tito. (rd/net)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya