ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kesepakatan DPC Partai Gerindra Kota Depok dan DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Depok untuk Pilkada 2020 mendapat tanggapan beragam dari sejumlah elit Parpol di Kota Sejuta Maulid. Seperti penuturan Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi A. Rafiq. Menurutnya, koalisi tidak hanya ada satu pihak, tentu ada pihak yang lain. Soal ini, Golkar tidak mematok pada satu kubu saja. “Kami tidak ingin terburu-buru untuk berkoalisi, seakan-akan itu pasti fix koalisi,” kata Farabi. Politikus yang berprofesi sebagai dokter spesialis anak ini mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia terima, di tingkat pusat (DPP), baik Gerindra dan PDIP pun belum mengeluarkan surat rekomendasi (SK). Sementara, di Golkar sendiri, tidak boleh menjalin koalisi jika belum ada perintah pengurus pusat. “Kami partai yang teratur dan terorganisir dengan baik serta AD/ART-nya jelas. Jika kami melakukan MoU dan tiba-tiba putus, itu namanya menyakiti salah satu pihak. Kalau dari DPP memerintahkan ke Jabar dan dilanjutkan ke tingkat kota, dengan surat tembusan jelas, baru kami bergerak,” paparnya. Saat ini, sambung Farabi, pihaknya masih fokus untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas. “Bisa saja menggaet partai lain, tapi kan kami masih sibuk meningkatkan elektabilitas dan memperkuat popularitas. Karena tujuan koalisi saat ini belum ada. jadi, kami menanggapi dengan santai saja dan DPP Golkar juga belum mengeluarkan rekomendasi dengan partai manapun,” tegasnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Gerindra dan PDIP sendiri berdasarkan inisiasi dari pengurus tingkat kota. Sedangkan, jika untuk inisiasi, Golkar sendiri sudah banyak, seperti berkomunikasi dengan PKS, Demokrat, Gerindra, PDIP, dan PAN. “Koalisi itu setelah ada rekomendasi dari pusat dan Jabar, di tingkat Kota hanya menjalankan. Kalau koalisi akan dibicarakan di waktu yang tepat,” pungkasnya. Terpisah, Sekum DPD PKS Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra menilai, jalinan Gerindra-PDIP sah saja dalam dunia politik. Dia tidak khawatir. Sebab, semuanya masih dinamis, sebelum mendaftar ke KPU Juni nanti. “Tadi dari kader Gerindra sendiri, Ibu Yeti (Yeti Wulandari, Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra) mengeluarkan pernyataan kalau belum ada rekomendasi. Jadi dinamikanya terus berjalan sampai nanti mereka mendaftar atas nama partai,” kata Putra. Putra melanjutkan, jika berbicara koalisi, tentu memungkinkan. Namun, koalisi pun harus mendapatkan rekomendasi dari DPP masing-masing. Sejauh ini, kata Putra, pihaknya tetap merangkul partai lain, seperti melakukan silaturahmi dengan Golkar, PPP, Demokrat, dan PAN. Sementara dengan PKB, masih mengurusi permasalahan internal. “Tapi, kami coba untuk silaturahim. Sebab, PKS tidak ingin sendiri dan tetap berkoalisi dengan partai yang ada,” tandas Ketua DPRD Kota Depok tersebut. Sementara, Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Depok, Miftah Sunandar menilai, koalisi Gerindra dan PDIP merupakan koalisi yang bagus. Sebab, di pusatnya pun sudah mesra dan turun hingga ke Kota Depok. “Ini belum rekomendasi dari DPP untuk menentukan calon Walikota dan Wakil Walikota. Ini sebenarnya bagaimana membentuk koalisi saja dulu, dengan memunculkan figur Pak Pradi Supriatna yang saat ini menjabat Wakil Walikota Depok,” kata Miftah. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok ini menambahkan, Hanura tidak akan asal membuat koalisi. Mau melihat lagi hasil kesepakatannya (Gerindra-PDIP) dulu. “Kami tidak ingin membeli kucing dalam karung. Karena kesepakatan kami bukan pragmatis uang, tapi bagaimana untuk lima tahun kedepan,” paparnya. Seluruh pengurus, kata Miftah, dari DPC hingga ranting, Hanura memiliki ribuan kekuatan yang diperhitungkan dan membawa dampak yang baik untuk partai dan calon di Pilkada. “Suara partai dan caleg hampir 45 ribu, itu patut diperhitungkan,” katanya. Sebab, ini bukan pemilihan legislatif, tetapi untuk eksekutif, bagi Gerindra dan PDIP sendiri memang sudah cukup untuk mengusung sendiri. Tapi, bukan dari jumlah suara di Pileg, ini lebih kepada bagaimana strategi memenangkan  kontestasi Pilkada. “Pilkada berbeda dengan pemilihan legislatif,” pungkasnya. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)